Berita

Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi yang diketuai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) ikut menarik tawaran pembelian Newcastle/Ilustrasi RMOL

Dunia

Tersandung Isu HAM, Arab Saudi Batal Beli Klub Sepakbola Newcastle

JUMAT, 31 JULI 2020 | 19:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sebuah konsorsium yang didukung oleh dana kekayaan negara Arab Saudi menarik tawaran untuk membeli klub Liga Premier Inggris Newcastle United pekan ini.

Hal itu dilakukan setelah proses pengambilalihan terhenti oleh kekhawatiran akan masalah HAM.

Rencana pembelian itu sebelumnya memicu kontroversi karena ada kekhawatiran akan "pembajakan" klub sepakbola oleh pihak kerajaan Arab Saudi.


Selain itu juga ada kekhawatiran bahwa Arab Saudi tengah berupaya melakukan "sportwash", alias upaya "pembersihan" masalah HAM melalui pembelian klub sepakbola.

Sebelumnya, kelompok investor yang termasuk di dalamnya adalah Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi yang diketuai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) serta Mitra Modal PCP dan Reuben Brothers yang berbasis di Inggris, dilaporkan mengumpulkan 391 juta dolar AS untuk tawaran membeli klub sepak bola terkemuka dari pengusaha Inggris Mike Ashley.

Jika terealisasi, maka pembelian itu akan membuat PIF mendapatkan 80 persen saham di klub. Sementara pihak Inggris berencana untuk masing-masing membeli sisa saham 10 persen untuk mengakhiri kepemilikan.

Namun pada akhirnya, tawaran pembelian itu pun ditarik, alias dibatalkan.

"Dengan apresiasi mendalam untuk komunitas Newcastle dan pentingnya klub sepak bola, kami telah mengambil keputusan untuk menarik minat kami untuk mengakuisisi Klub Sepak Bola Newcastle United," kata konsorsium tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Kami melakukannya dengan penyesalan, karena kami bersemangat dan berkomitmen penuh untuk berinvestasi di kota besar Newcastle dan percaya kami dapat mengembalikan klub ke posisi sejarah, tradisi, dan prestasi penggemar," sambung pernyataan yang sama, seperti dikabarkan Press TV (Jumat, 31/7).

Lebih lanjut, pernyataan itu juga menyebut bahwa proses yang berkepanjangan dalam situasi saat ini ditambah dengan ketidakpastian global telah menjadikan potensi investasi tidak lagi layak secara komersial.

Sebelumnya, kelompok HAM Amnesty International juga telah meminta liga untuk mempertimbangkan agar memblokir tawaran pembelian tersebut. Pasalnya, PIF diawasi oleh MBS. Menurut Amnesty International, MBS telah terlibat dalam tindakan keras terhadap hak asasi manusia.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya