Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan/RMOL
Pemerintah sedang getol-getolnya meningkatkan produktivitas sektor perikanan budidaya, khususnya komoditas udang.
Alasannya, potensi sektor ini masih belum tergarap maksimal sementara permintaan udang di pasar internasional sangat tinggi.
Peningkatan produktivitas udang nasional diyakini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah menargetkan, ekspor udang naik 250 persen pada 2024.
Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas udang dan ikan, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2173/VII/OPS.2/2020 tanggal 27 Juli 2020.
"Sesuai dengan surat telegram, kami siap melakukan beberapa langkah strategis," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Kamis (30/7).
Langkah strategis Polri di antaranya berkoordinasi serta mendorong Pemda untuk mereduksi ketentuan dan aturan yang menghambat pertumbuhan pelaku usaha tambak udang dan ikan. Reformasi birokrasi sangat perlu agar pelaku usaha tambak udang dan ikan tidak terbebani oleh pengurusan aturan yang panjang.
"Langkah lain kami akan mengamankan giat pembibitan, pembudidayaan, jalur distribusi dan perdagangan hasil budidaya tambak udang oleh pelaku usaha dalam rangka menjalankan program recovery ekonomi melalui budidaya udang," ujarnya.
Dia juga mengimbau jajaran kepolisian untuk mengedapankan pembinaan terhadap para pelaku usaha perikanan budidaya. Tindakan hukum hanya untuk pelaku budidaya yang melakukan pelanggaran berat, seperti mengedarkan narkoba atau aktivitas yang dapat merusak lingkungan secara masif.
"Kami juga mengedepankan pembinaan dan pengawasan supaya tidak mengganggu iklim investasi yang sedang digalakkan pemerintah," tambahnya.
Di sisi lain, sambung dia, kepolisian akan mengambil tindakan terukur terhadap pihak yang menggangu dan menghambat program-program pemulihan ekonomi nasional, salah satunya program budidaya udang seluruh Indonesia.
