Berita

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mujiyono/Istimewa

Nusantara

Perkantoran Jadi Klaster Penyebaran Corona, Politikus Demokrat: Bagian Dari Risiko

KAMIS, 30 JULI 2020 | 16:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sejumlah sektor telah diizinkan pemerintah untuk kembali beraktivitas di tengah pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi DKI Jakarta. Termasuk aktivitas perkantoran yang diharapkan dapat meningkatkan kembali perekonomian yang terpuruk.

Namun dalam beberapa hari terakhir, lingkungan perkantoran justru menjadi klaster baru penularan kasus posisi virus corona baru atau Covid-19.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mujiyono, menggambarkan situasi yang terjadi saat ini cukup dilematis.


"(Pelonggaran) Ini kan salah satu pertimbangannya faktor ekonomi. Jangan sampai di Indonesia ada resesi. Karena kalau kejadian ujungnya chaos, dampaknya bisa lebih buruk lagi," ungkap Mujiyono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/7).

"Negara dengan dana cadangan yang besar seperti Singapura saja mengalami resesi. Apalagi kita yang nggak punya dana cadangan yang memadai," sambungnya.

Selain itu, menurut Mujiyono, tak semua sektor di perkantoran yang bisa terus menerapkan Work From Home (WFH) alias bekerja dari rumah.

Untuk itu, politikus Partai Demokrat ini pun menyatakan, mau tidak mau perkantoran harus tetap berjalan. Namun protokol kesehatan harus diterapkan dengan lebih ketat.

"Jadi ini (pelonggaran perkantoran) bagian dari risiko. Tapi menghindari (resesi), akan jauh lebih baik," tandas Mujiyono.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya