Berita

Mantan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem, Akbar Faizal/RMOL

Politik

Bicara Dinasti Politik, Akbar Faizal: Mayoritas Kepala Daerah Yang Korupsi Bukan Kader Partai

KAMIS, 30 JULI 2020 | 14:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mayoritas koruptor yang berasal dari kepala daerah bukanlah kader partai yang diusung partai politik di kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Begitu kata Direktur Eksekutif Negara Institute, Akbar Faizal yang melakukan riset berdasarkan sampel hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Akbar, dari tiga Pilkada serentak, yakni 2015, 2017, dan 2018, ditemukan 56 kepala daerah yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht.

"Mayoritas bukan kader partai," kata Akbar Faizal dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia TV dalam tema 'Bursa Pilkada Dan Politik Dinasti Yang Menggurita', Rabu malam (29/7).

Di sisi lain, ia juga mengkritisi banyaknya parpol yang tidak mendahulukan kader sendiri yang telah melewati proses kaderisasi sejak awal untuk dijagokan dalam pemilu.

"Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kami berikan bagaimana seorang kader sebuah partai politik, kemudian partainya mencalonkan orang lain, ini apa?" kata mantan anggota DPR RI fraksi Nasdem ini.

Fenomena tersebut pun secara tidak langsung sudah menyakiti perasaan kader itu sendiri, di mana posisi seorang kader berpotensi menjadi pemimpin bangsa, namun gagal karena tidak mempunyai kekuatan politik untuk mendapatkan tiket.

"Akan sangat menyakitkan, ketika ada anak bangsa yang sedang berfikir untuk menjadi bagian dari pemimpin bangsa, menjadi bagian dari pengambil kebijakan, yang bisa saja membawa masyarakat kita menjadi lebih baik, tapi kemudian terpotong hanya karena dia tidak memiliki kekuatan politik untuk mengambil yang namanya tiket itu," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya