Berita

Pembakaran baliho HRS saat aksi 27 Juli 2020 di depan Gedung DPR/Net

Publika

Gerombolan Djarot

KAMIS, 30 JULI 2020 | 10:52 WIB

PERISTIWA aksi 27 Juli 2020 di depan Gedung DPR oleh "kelompok merah" yang jumlahnya sedikit saja membuat kehebohan.

Yang aneh adalah menyerang figur Habib Rizieq Shihab. Menistakan gambar atau baliho HRS dengan menginjak-injak, membakar dan merobeknya. Api yang tidak membakar menjadi keunikan tersendiri. Kelompok merah ini dipimpin oleh Sekjen GJI Boedi Djarot adik Eros Djarot.

Walaupun umat Islam tidak semua sepaham dengan langkah dan perjuangan HRS, akan tetapi penistaan HRS sebagai tokoh atau ulama cukup membuat umat prihatin.


Membuat gara-gara apa "kelompok merah" ini? Simpati kepada HRS dipastikan akan muncul bukan hanya dari organisasi yang dipimpinnya saja yaitu FPI tapi lebih luas dari itu.

Sekurangnya alumni 212 akan mendukungnya. Jumlahnya jutaan. Militansi tinggi dalam melawan perilaku zalim.

Kelompok merah gerombolan Djarot layak untuk dikecam. Telah membuat kegaduhan baru di tengah banyaknya kegaduhan di negara ini. Bara permusuhan telah diciptakan.

Terlepas dari motif yang mendasari apakah memancing, ekspresi dendam, atau lainnya, maka pembakaran atau perusakan secara demonstratif baliho HRS dinilai sangat tidak bermoral.

Sebelumnya pelaku pembakaran bendera PDIP masih misterius. Bisa peserta aksi yang kontra RUU HIP, bisa dari susupan PDIP sendiri, bisa pula memang pihak ketiga.

Yang jelas peringatan "kudatuli" menunjukkan keanehan, tiba-tiba berfokus pada perusakan dan penistaan HRS. HRS sendiri rasanya tidak memiliki hubungan dengan peristiwa 27 Juli tersebut.

Tiga kemungkinan konsekuensi dari penistaan dengan percobaan pembakaran dan perusakkan secara terencana baliho HRS oleh gerombolan ini, yaitu:

Pertama, dilaporkan ke pihak kepolisian Boedi Djarot cs. Tetapi dipastikan proses pengusutan tidak akan berjalan serius. Kasus Ade Armando, Abu Janda, dan Denny Siregar adalah contoh.

Kedua, dilakukan pencarian Boedi Djarot cs oleh massa pendukung HRS untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan penistaan yang dilakukan oleh gerombolan Djarot ini.

Ketiga, bisa saja budaya bakar bakar dan perusakan baliho atau poster tokoh menjadi kebiasaan. Pembalasan misalnya baliho Megawati atau Djarot atau tokoh lain yang diduga terlibat pun dirusak, diinjak-injak, atau dibakar pula.

Ke depan bisa saja baliho Presiden Jokowi, Menteri atau pejabat lain juga diperlakukan sama. Ini tentu tidak sehat.

Bila tidak ada langkah baik dari kekuatan politik protektor "kelompok merah" maupun aparat penegak hukum, maka isu bahwa perusakan dan pembakaran itu dilakukan oleh gerombolan neo PKI atau aktivis komunis bisa saja menggelinding. Modus adu domba sangat kentara.

Yang dirobek, diinjak-injak, atau  dibakar pada hakekatnya tidak lain adalah nilai-nilai moral. Gaya brutal dan vandalisme seperti ini menjadi khas gerakan komunisme.

Wajar rakyat Indonesia harus mulai waspada dan siaga. Neo PKI dan komunisme mulai dan sedang bergerak.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya