Berita

Wakil Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kasiyarno/Net

Politik

Sampoerna Dan Tanoto Foundation Batal Dapat Dana POP, Muhammadiyah: Masih Banyak Yang Tidak Pantas!

RABU, 29 JULI 2020 | 13:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dua yayasan yang terafiliasi dengan CSR perusahaan besar seperti Sampoerna dan Tanoto Foundation dipastikan Mendikbud Nadiem Makarim batal mendapat dana penyelenggaraan Program Organisasi Penggerak (POP).

Meski begitu, Muhammadiyah masih melihat sejumlah pihak yang mestinya juga tidak mendapat kucuran dana POP yang beraaal dari APBN dengan jumlah totalnya mencapai Rp 567 miliar.

"Masih banyak yang tidak pantas mendapatkan itu (dana POP) juga gitu loh," ujar Wakil Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kasiyarno saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/7).


Mantan Rektor Universitas Ahmad Dahlan ini menerangkan, kategori layak tidaknya suatu organisasi untuk mendapat dana POP bisa dilihat dari proposal yang diajukan kepada Kemendikbud.

Di mana, terdapat beberap proposal organisasi yang tidak kontekstual dengan maksud dan tujuan dari penyelenggaraan POP Kemendikbud.

"Dari sisi programnya ya kita lihat ada beberapa yang mestinya enggak bisa mendapatkan itu. Di program pelatihan persentasi guru misalnya, itu kan enggak pantas diberi dana miliaran. Dan apakah program itu perlu sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pelatihan persentasi guru?" tegasnya.

Selain itu, Kasiyarno juga mendapatkan proposal lain yang diterima oleh Kemendikbud tapi secara konteks tidak sejalan dengan POP.

"Ada program lagi soal Bahasa Inggris untuk bayi. Itu kan enggak match dengan tujuan POP. Ini kan untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru kenapa untuk bayi?" tuturnya.

Oleh karena itu, Kasiyarno meminta Kemendikbud untuk mengevaluasi secara keseluruhan dari POP tersebut.

"Kalau kami minta evaluasi itu juga di konsep POP-nya itu sendiri seperti apa? Karena kita juga belum tahu apa yang diinginkan dari POP ini?" ucap Kasiyarno.

"Apakah juga nanti organisasi independennya yang akan ditunjuk bakal ditinjau ulang atau enggak? Termasuk sisitem rekruitmennya itu," pungkasnya. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya