Berita

Anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Bobby Afif Nasution/Repro

Politik

Jokowi Harusnya Korbankan Gibran Atau Bobby Untuk Kaburkan Kesan Dinasti Politik, Bukan Adik Iparnya

SELASA, 28 JULI 2020 | 15:50 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Anggapan publik mengenai dinasti politik yang dibangun Presiden Joko Widodo makin menguat dengan dugaan intervensi presiden dalam Pilkada Gunungkidul.

Di Pilkada Gunungkidul, Jokowi disebut meminta Partai Nasdem tidak mencalonkan Wahyu Purwanto yang merupakan adik ipar Jokowi. Hal itu diduga semata-mata untuk mengaburkan isu politik dinasti.

Namun hal itu disayangkan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam. Seharusnya jika Jokowi ingin menghilangkan kesan dinasti politik, yang harus ditarik dari pencalonan adalah anaknya, bukan Wahyu yang kini sudah menyatakan mundur dari pencalonan.


"Kok Presiden Jokowi lebih mengorbankan iparnya daripada anaknya sendiri? Mestinya kalau mau bikin contoh (menghapus politik dinasti) anaknya atau menantunya sendiri (yang dikorbankan)," ujar Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/7).

Permintaan Jokowi kepada Nasdem tersebut menurut Saiful menunjukkan bahwa sebenarnya Jokowi tahu dan mendengar protes publik mengenai isu dinasti politik yang selama ini terdengar.

"Tapi mengapa tidak perintahkan Gibran atau Bobby mundur dari pencalonan? Mestinya Bobby atau Gibran dilarang dong, jangan justru harapan publik lebih kepada Gibran dan Bobby, kok malah iparnya yang dilarang maju Pilkada," kritik Saiful.

Oleh karenanya, ia menganggap manuver tersebut semakin memperkuat adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam persoalan politik keluarganya.

"Saya menduga Gibran dan Bobby bisa jadi yang mendorong maju adalah Presiden Jokowi. Kalau itu benar, maka tepat juga anggapan publik tentang dinasti politik," terang Saiful.

"Berdasarkan pemberitaan yang ada, Jokowi meminta langsung kepada Surya Paloh agar tidak mengusung iparnya dalam Pilkada. Meskipun agak sedikit aneh, tapi hal tersebut membuktikan bahwa presiden turut memengaruhi kebijakan politik yang diambil oleh keluarganya," pungkas Saiful.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya