Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net
Pemerintah pekan lalu telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 82/2020.
Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk bergerak cepat dan terarah dalam mempercepat penanganan Covid-19, sekaligus memulihkan perekonomian nasional yang cukup terdampak akibat pandemik Covid-19 tersebut.
“Pemerintah berharap semua upaya dan langkah dalam merumuskan dan melaksanakan program serta kebijakan, dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar bertema “Menyongsong New Normal dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kesehatanâ€, di Jakarta, Senin (27/7).
"Sehingga bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menyelamatkan perekonomian dari potensi terjadinya krisis ekonomi,†katanya menambahkan.
Dikatakan Airlangga, Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa penanganan penyebaran Covid-19 harus difokuskan ke 8 provinsi yang menyumbang angka penularan terbesar, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Dia menjelaskan, beberapa langkah kebijakan penyelesaian Covid-19. Pertama, sebagai bentuk pencegahan dan penanganan fase 0 (orang tanpa gejala), fase I (orang bergejala ringan) yaitu harus memasifkan dan menggalakan pelaksanaan protokol penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan peningkatan imunitas pada masyarakat; serta memasifkan pelaksanaan testing, lacak, isolasi.
Kedua, sebagai bentuk pencegahan dan penanganan pada pasien yang memiliki riwayat penyakit komorbid, maka harus dilakukan isolasi ketat untuk meminimalisir mobilitas mereka. Lalu, harus didirikan RS rujukan khusus pasien positif Covid-19 yang memiliki komorbid.
Ketiga, harus dilakukan percepatan penyediaan logistik dengan memprioritaskan wilayah dengan tingkat penyebaran yang masih tinggi, yaitu dalam pemenuhan obat-obatan, laboratorium dan alat pengetesan, dan juga fasilitas kesehatan dengan kualitas lulus uji. Untuk semua fasilitas itu, didorong produksi lokal yang bermutu tinggi.
Terakhir, harus ada penguatan peran dan reformasi BPJS-Kesehatan. Misalnya dengan peningkatan tarif perawatan pasien Covid-19 dalam skema BPJS untuk menyelesaikan permasalahan cashflow. Serta, harus diselesaikan permasalahan selisih klaim pembiayaan antara rumah sakit dengan pihak BPJS Kesehatan.
Tak lupa, kata Airlangga, pemerintah juga terus mendorong terciptanya vaksin Covid-19.
“Kami sudah bekerja sama dengan beberapa negara (untuk memproduksi vaksin). Diharapkan, dengan multiple channel ini, tahun depan akan ada satu atau dua jenis vaksin yang berhasil diproduksi," jelasnya.
"Jadi, Indonesia bisa menurunkan level pandemik ini, serta akan membantu pemulihan ekonomi di tahun depan,†demikian Airlangga.
