Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati/Net
Besaran defisit rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2021 ditetapkan pemerintah untuk kembali membengkak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka defisit yang diputuskan di dalam rapat terbatas hari ini bertambah dari yang sebelumnya disepakati bersama DPR sebesar 3,21 persen hingga 4,17 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Pagi ini Presiden telah putuskan kita akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB. Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR, lebih tinggi dari 4,7 persen," ujar Sri Mulyani dalam Ratas virtual, Selasa (28/7).
Desain defisit RAPBN tersebut, lanjut Sri Mulyani ditetapkan untuk memberikan cadangan anggaran dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi yang disebabkan adanya krisis kesehatan pandemik virus corona baru (Covid-19).
"Nah, dengan defisit 5,2 persen dari PDB tahun 2021, maka kita akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun yang Presiden akan tetapkan prioritas belanja untuk betul-betul mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan," ucapnya.
Cadangan anggaran tersebut, dijelaskan Sri Mulyani, dialokasikan untuk sejumlah hal prioritas seperti untuk penambahan belanja dari sisi ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang didukung dengan infrastruktur, serta pengembangan tekhnologi informasi dan komunikasi.
"Agar di Indonesia konektivitas dari sisi teknologi digital bisa ditingkatkan dan dimeratakan di seluruh Indonesia. Kemudian presiden menekankan bidang pendidikan dan kesehatan terutama untuk penanganan Covid-19 pasca 2020 dan dukungan untuk biaya vaksin," sambungnya.
Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga memastikan perintah Presiden Jokowi terkait belanja pemerintah dan negara yang harus mengarah ke pengentasan kemiskinan serta pengangguran.
"Presiden meminta kami untuk melakukan memfokuskan belanja-belanja tersebut yang didukung dengan tambahan defisit agar benar-benar bisa dilakukan untuk pulihkan ekonomi dan ciptakan kesempatan kerja, serta kurangi kemiskinan secara lebih cepat. Untuk mengejar lagi dampak Covid-19 tahun ini yang tingkatkan jumlah pengangguran atau kemiskinan," tuturnya.
"Ini adalah tugas yang harus kami lakukan segera, karena Presiden akan segera sampaikan rancangan APBN 2021 secara formal nanti di DPR. Kita tidak akan sampaikan secara detail hari ini, karena memang kita tunggu dalam 14 hari ke depan akan kami sampaikan ke DPR dan akan kami sampaikan ke media mengenai rancangan itu," demikian Sri Mulyani menambahkan.
