Munas XI Depinas SOKSI tahun 2020/Net
Ahmadi Noor Supit terpilih secara musyawarah mufakat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) dalam Munas XI di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (25/7).
Usai terpilih, Ahmadi Noor Supit menegaskan bersama Keluarga Besar SOKSI akan terus menjaga doktrin karya kekaryaan dan jati diri karyawanisme sebagai landasan perjuangan organisasi yang didirikan oleh Suhardiman ini.
Sebagai organisasi pendiri Partai Golkar, kata dia, SOKSI berkomitmen terus memantapkan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat sampai daerah untuk menyongsong kemenangan Partai Golkar di Pemilu tahun 2024.
"Kemenangan Partai Golkar di Pileg dan Pilpres 2024 menjadi komitmen SOKSI ke depan. Untuk itu, kami akan terus meyakinkan rakyat bahwa Golkar adalah pilihan terbaik untuk mensejahterakan rakyat," ujar Noor Supit dalam keterangannya, Senin (28/7).
"Kemenangan Golkar adalah menjadi kebutuhan rakyat karena hingga saat sekarang pun rakyat belum memperoleh hak untuk sejahtera," imbuhnya.
Supit pun bertekad membawa SOKSI, sebagai organisasi yang besar dan kuat dalam memunculkan gagasan dan pemikiran yang kritis, objektif, profesional juga solutif bagi perjalanan sejarah perpolitikan bangsa.
Dia akan mengajak seluruh elemen Golkar untuk bersama-sama mewujudkan harapan seluruh kader menjadikan Partai Golkar sebagai kampiun dengan merebut posisi nomor satu dalam konstentasi Pemilu 2024.
"SOKSI harus bisa menyiapkan dan memberikan kader pilihan terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan. Untuk itu SOKSI harus kembali melakukan kaderisasi kepemimpinan. SOKSI tidak kenal kader lompat sana lompat sini. Kita sebagai organisasi selalu kenal siapa yang memimpin dan calon-calon Pemimpin SOKSI masa depan," tegasnya.
Supit menegaskan di bawah komandonya SOKSI juga akan tetap konsisten dalam menjaga tegak dan utuhnya Pancasila berdasarkan pada sejarah pendirian Ormas SOKSI sejak 20 Mei 1960.
"Posisi SOKSI sebagai benteng Pancasila, akan terus menangkal komunisme dan paham, ajaran atau aliran lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 adalah harga mati bagi NKRI," ucap Supit.
