Bupati Purbalingga Dyah Hayuning/Net
Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemik Covid-19.
Pandemik Covid-19 juga mengharuskan pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
"Salah satu konsekuensi dari adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran itu perlu dilakukannya perubahan APBD Kabupaten Purbalingga yang didahului dengan penyerahan rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD 2020 pada hari ini," ujar Bupati Purbalingga Dyah Hayuning dilansir dari
Kantor Berita RMOLJateng, Senin (27/7).
Dijelaskan Bupati Tiwi, kebijakan yang tertuang dalam rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, terbagi atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan.
"Berdasarkan kebijakan dan kondisi tersebut, pendapatan daerah kabupaten Purbalingga diproyeksikan turun sebesar Rp 169,2 miliar atau 8,28 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD murni tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2.042.708.319.000, menjadi Rp 1.873.481.351.000," katanya.
Penurunan pendapatan itu, lanjut Bupati Tiwi, diakibatkan karena turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 29.611.132.000. Kemudian turunnya dana perimbangan sebesar Rp 127.464.598.000 serta turunnya lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp 12.151.236.000.
Konsekuensi atas kebijakan tersebut, juga menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan keuangan daerah yang dapat dianggarkan dalam belanja KUPA dan PPAS Perubahan 2020.
"Penurunan kemampuan keuangan daerah tersebut tentu saja berkonsekuensi terhadap berkurangnya jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk belanja," katanya.
"Kami berharap dan berusaha agar dampak penurunan anggaran belanja tersebut masih dapat diantisipasi dengan baik, sehingga penyesuaian terhadap perubahan target kinerja kegiatan dan program pembangunan menjadi tidak terlalu besar," pungkasnya.
