SALAH satu kebijakan Indonesia dalam menangani krisis pangan saat pandemi covid 19 adalah menun-juk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memimpin program pembangunan lumbung pangan nasional (food estate) di Kalimantan Tengah.
Pekan kedua Juli 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi penanggung jawabn untuk membangun food estate (lumbung pangan) seluas 165 ribu ha dalam menghadapi krisis pangan.
Namun sejumlah pihak mengatakan pembangunan food estate dibawah tangungjawab Kemenhan tidak tepat. Alasannya adalah Kementerian Pertahanan memiliki tugas berat untuk memperkuat per-tahanan negara. Apalagi, akhir-akhir ini, perseteruan antara Amerika Serikat dan China semakin memanas di Laut China Selatan yang beririsan dengan Laut Natuna Utara.
Pihak tersebut mengusulkan agar food estate dinahkodahi oleh Kementerian Pertanian sebab Ke-mentan adalah lembaga yang paling dekat dengan program ketahanan pangan.
Meski demikian, program food estate harus tetap jalan mengingat krisis pangan sudah didepan mata. Tidak ada waktu lagi untuk mempersoalkan siapa leading sektornya. Sosok Prabowo yang tegas dapat membantu kelancaran penyediaan lahan 165 ribu hektar untuk menanggulangi krisis pangan.
Harus belajar dari masa laluProgram food estate pernah dijalankan di Papua. Namun penggunaan 1.2 juta hektar sawah di Merauke tersebut dapat dikatakan tidak optimal. MIFEE(Merauke Integrated Food and Energi Estate) dikritik lembaga internasional karena merusak lingkungan dan mengubah cara hidup orang Papua serta menghancurkan biodiversiti kekayaan alam Papua. Sementara hasilnya belum dirasakan oleh masyarakat.
Indonesia sebagai negara agraris dan tanah yang subur harus mampu memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan berpotensi menjadi lumbung pangan dunia bila mengambil kebijakan food estate terintegrasi dapat dieksekusi tepat waktu. Keberlimpahan pangan yang mendapatkan pasar dunia tentunya dapat memperbaiki neraca perdagangan di masa depan.
Jebakan fokus pada irigasi food estateTahap pertama adalah memperbaiki jaringan irigasi pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG). Pekerjaan tersebut sudah dimulai dua minggu lalu dan ditargetkan tahun 2020 akan dapat mengaliri 30,000 hektar tertutama di Kabupaten Pulang Pisau.
Tahap berikutnya adalah penambahan lahan 148.000 hektar dengan fasilitas irigasi didalamnya. Waktu yang diperlukan untuk hal itu adalah 1-2 tahun kedepan. Namun membangun Food Estate yang fokus pada infrastruktur saja tidak akan berhasil.
Food estate fokus pada infrastruktur akan gagalProgram food estate tidak cukup hanya penyediaan lahan dan infrastruktur irigasi sawah melainkan harus mengintegrasikan kelembagaan desa, lembaga penelitian dan mindset masyarakatnya.
Dibutuhkan food estate yang komprehensifFood estate terintegrasi meliputi penyiapan
hardware (infrastruktur),
orgware (kelembagaan desanya),
brainware (lembaga inovasi benih dan verietas) dan
software yang berkaitan dengan mindset masyarakatnya.
Lokasi food estate yang didesain saat ini yaitu Kalimantan Tengah merupakan jauh dari perkotaan dan pemukiman sehingga perlu ditambahkan dengan metropolitan food cluster yaitu penyediaan lahan-lahan pangan yang dekat dengan perkotaan. Konektivitas sering menjadi persoalan sehingga lahan yang dekat menyuplai pangan ke perkotaan akan memperkuat ketahanan pangan.
Selain itu dapat pula dikembangkan kebijakan corporate farming skala besar di mana BUMN dan korporasi diizinkan melakukan planting pangan besar-besar terhadap lahan yang dimilikinya. Corporate Farming ini membutuhkan sirkular ekonomi yang memastikan bahwa waste pertaniannya digunakan sebagai bahan baku bagi industri kecil masyarakat disekelilingnya.
Food estate harus mengembangkan kelembangaan masyarakat, dunia usaha dan BUMN, yang selama ini dapat dikatakan mati suri. Oleh karena itu integrasi food estate tidak boleh diabaikan.
Rahasia keberhasilan food estate di berbagai negara adalah adanya perubahan mindset masyarakatnya yang tadinya menjadikan pertanian adalah aktivitas ekonomi yang tidak menguntungkan menjadi sesuatu yang menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik.
Sosial engineering yang mengubah mindset masyarakat perlu dikembangkan salah satunya melalui sosialisasi publik besar-besaran bahwa krisis pangan sudah di depan mata bangsa Indonesia.
Selain food estate komprehensif diperlukan juga beberapa langkah lain seperti identifikasi neraca pangan nasional, intensifikasi tanah eksisting dan merekayasa diet nasional.
Identifikasi neraca pangan nasionalIndonesia belum memiliki peta neraca pangan seluruh propinsi se-Indonesia. Untuk mengantisipasi krisis pangan diperlukan identifikasi per wilayah yang meliputi produksi pangan dan konsumsi pan-gan sampai tingkat kesuburan tanah di level desa sehingga diketahui daerah mana yang mengalami surplus pangan dan defisit pangan khususnya beras. Identifikasi neraca pangan tersebut akan memu-dahkan pengambil kebijakan mendesain program yang tepat sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing.
Intensifikasi tanah eksisting untuk tingkatkan produktifitasDari data FAO menunjukan produktivitas pertanian Indonesia masih rendah. Intensifikasi dapat dil-akukan melalui pemilihan benih veritas yang unggul sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang sekarang hanya sekitar 3,5 ton/ musim/sawah menjadi 5 ton/musim sehingga setahun menjadi 10 ton/musim. Volume panen pangan Indonesia tahun 2019 sekitar 50 juta ton harus ditingkatkan men-jadi 60 juta ton. Intensifikasi termasuk berkaitan dengan mempercepat ketersedian pupuk dan saprodi.
Merekayasa diet bangsaIndonesia merupakan bangsa pengkonsumsi beras nomor dua terbesar di ASEAN setelah Vietnam. Vietnam mengkonsumsi beras sebesar 157 kg/kapita/tahun, Indonesia sebesar 130 kg/kapita/tahun, Malaysia sebesar 80 kg/kapita dan Jepang sebesar 50 kg/kapita/tahun.
Jika program diet bangsa berhasil maka kebutuhan masyarakat akan beras dapat dikendalikan. Salah satu cara menekan konsumsi beras adalah melalui sosialisasi besar-besaran untuk mendorong masyarakat mengkonsumsi lebih banyak sayur dan lebih beragam mengkonsumsi hidrokarbon seperti tepung tapioka, sagu dan kentang.
Penulis adalah pakar kebijakan publik Narasi Insititute
