Diskusi daring yang diselenggarakan Jas Merah bertema Huru-hara di Pengujung Orba, Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996/Ist
Tindakan represi rezim orde baru (Orba) dalam peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli sudah berlangsung sejak tiga dekade kekuasaan Soeharto.
Demikian disampaikan sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman dalam diskusi daring bertema 'Huru-hara di Pengujung Orba, Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996' yang diselenggarakan Forum Jas Merah, Senin (27/7).
Asvi mencatat, represi yang dilakukan Orba terhadap lawan-lawan politiknya dilakukan sejak rezim ini mulai berada di pusat kekuasaan politik Indonesia. Hal itu ditandai dengan pemberedelan koran-koran yang memberitakan peristiwa 1965.
"Sejak Oktober 1965, orde baru sudah melakukan represi, ditandai dengan pemberedelan sejumlah media massa kecuali koran militer. Jadi sejak awal represi sudah dilakukan oleh Orba dan itu berlanjut terus sepanjang 30 tahun," tutur Asvi.
Dalam upaya melanggengkan kekuasaan, jelasnya, Orba juga tidak menghendaki adanya oposisi, di mana sekitar tahun 1980, ada tiga anak muda di Yogyakarta dihukum penjara lebih dari lima tahun hanya karena menjual buku karangan Pramoedya Ananta Toer yang dilarang rezim Orba.
Di sisi lain, dalam kasus Partai Demokrasi Indonesia (PDI), ada keresahan penguasa lantaran perolehan suara PDI dalam pemilu mulai naik, terutama sejak tahun 1987-1992. Kenaikan suara PDI terjadi karena kampanye oleh dua anak Soekarno, yakni Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soelarnoputra sejak 1987.
"Hal ini kemudian membuat rezim penguasa resah," jelasnya.
Puncaknya terjadi dalam perpecahan internal PDI yang dinilai sebagai rekayasa rezim saat itu yang makin menghangat pada Juli 1996. Kubu pro Megawati menggelar mimbar demokrasi selama tiga minggu berturut-turut di depan kantor PDI di Jalan Diponegoro.
"Mimbar demokrasi yang mengkritik pemerintah secara terbuka ini sangat menakutkan bagi rezim Soeharto. Kemudian terjadilah peristiwa 27 Juli 1996," tandasnya.
