Berita

Natalius Pigai/Net

Politik

Natalius Pigai: Jokowi Gagal Tertibkan Menteri-menterinya

SENIN, 27 JULI 2020 | 19:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Karena tindak tanduk menterinya yang tidak proporsional, Presiden Joko Widodo kembali mendapat kritik dari pegiat hak asasi manusia (HAM) Natalius Pigai.

Dalam akun Twitter-nya @NataliusPigai2, Tokoh Papua ini kecewa dengan Jokowi lantaran tidak bisa menertibkan para meneterinya untuk berjalan sesuai koridor alias sesuai tugas pokok fungsinya (Tupoksi).

Konteks dari kritikan Pigai ialah mengenai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang tetiba ikut bicara soal soal rancangan undang-undang cipta kerja (RUU Ciptaker).


"Para Menteri tidak bisa bedakan 'Menteri Portopolio or Menteri Tanpa Portopolio'?. Jokowi gagal tertibkan Mahfud dan menteri-menteri yang bicara bukan tupoksinya," cuit Natalius Pigai, Minggu (26/7).

Mahfud MD bicara soal RUU Ciptaker dalam sebuah wawancara eksklusif dengan televisi swasta nasional, dengan menyebut draf regulasi tersebut dimaksudkan untuk membasmi budaya suap.

Dia menuturkan, Indonesia memiliki regulasi yang rumit, sehingga RUU Ciptaker diciptakan untuk merampingkan regulasi demi memudahkan investasi dan untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Namun menurut Natalius Pigai, budaya KKN bisa hilang bukan hanya karena RUU Ciptaker, tapi juga dari kebijakan yang tegas dari Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yakni Presiden Joko Widodo.

"RUU Ciptaker itu membuka kesempatan berusaha dan bekerja. Lain! Suap hilang jika janji palsu Jokowi online sistem terwujud efektif!," demikian Natalius Pigai mengakhiri cuitannya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya