Berita

Ilustrasi Kemendikbud/Net

Politik

NU-Muhammadiyah Khittahnya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Jauh Sebelum Merdeka

SENIN, 27 JULI 2020 | 14:41 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Program Organisasi Penggerak (POP) dikhawatirkan tak akan berjalan optimal. Sebab, program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini telah ditinggalkan Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang terbukti sudah berdiri sejak lama.

“Negeri ini yang membutuhkan Muhammadiyah, NU, dan PGRI. Jadi jangan di balik. Karena tanpa program apa pun, Muhammadiyah, NU, dan PGRI memang khittah-nya mencerdaskan kehidupan bangsa dan ini sudah dilakukan bahkan jauh sebelum negeri ini merdeka,” kata anggota DPD RI, Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (27/7).

Oleh karenanya, ia meminta kepada Kemendikbud untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim tersebut.


"Baiknya ditunda dulu sembari meminta masukan sebanyak mungkin dari semua pemangku kepentingan agar mendapat solusi terbaik,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta Kemendikbud membuka dialog dengan Muhammadiyah, NU, termasuk PGRI serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Sebab bagaimana pun, kemajuan pendidikan Tanah Air tidak bisa dilepaskan organisasi-organisasi tersebut.

"Mereka sudah puluhan tahun berkiprah dan teruji mencerdaskan kehidupan bangsa ini sehingga kaya akan pengalaman, punya SDM yang mumpuni, serta infrastruktur dan jaringan hingga ke pelosok negeri,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya