Buruh pabrik produsen baju hazmat/Net
Buruh atau pekerja produsen alat pelindung diri (APD) Covid-19 berupa baju hazmat harus menerima kenyataan keterlambatan pembayaran gaji.
Pembayaran gaji buruh menjadi terlambat akibat tersendatnya penyerapan baju hazmat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan.
Ketua Buruh PT GA Indonesia, Sri Rezeki mengatakan perusahaan, tempat dia bekerja yang memproduksi baju hazmat kini mengalami masalah finansial akibat penyerapan produksi baju hazmat oleh Kementerian Kesehatan yang tidak berjalan dengan baik.
“Tempat atau perusahaan kami bekerja sudah maksimal memproduksi baju hazmat dengan bekerja 3 shift selama 24 jam sesuai dengan kebutuhan. Tapi kami mendengar penyerapan di kementerian ada yang tidak optimal," ujar Sri Rezeki kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/7).
"Tentunya ini berdampak pada perusahaan yang ujungnya juga kepada kami para buruh,†imbuhnya.
Sri menyebutkan, di awal-awal pengerjaan baju hazmat buruh mendapatkan banyak pekerjaan dan lancar dalam pengerjaannya. Namun anehnya, belum sampai memenuhi target, pihaknya mendengar ada kabar penghentian pembelian.
“Harusnya setiap hari pengiriman baju hazmat. Tapi sudah tiga bulan ini tidak ada lagi pengiriman. Malah sampai ada stok 2 juta set baju hazmat di gudang, namun tidak ada pengiriman sejak awal bulan Mei 2020,†tuturnya.
Karena barang menumpuk dan pembelian tidak jelas dari Kementerian Kesehatan, Sri khawatir pabrik melakukan keputusan merumahkan puluhan ribu karyawan karena tidak ada kegiatan produksi akibat masih menumpuknya baju hazmat di gudang.
“Itu makanya gaji buruh sudah tertunda dan bulan ini pasti tertunda lagi. Karena pengiriman dari perusahaan ke kementerian tidak ada kejelasan," katanya.
"Buruh juga butuh kepastian karena ini urusan perut manusia. Kita semua punya keluarga yang wajib dinafkahi. Kalau kondisinya terus begini, saya khawatir para buruh akan melakukan aksi demo karena sulit mencari pekerjaan lain di masa sulit,†pungkasnya.
