Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

PJJ Belum Bisa Dinikmati Siswa Dengan Tenang

SENIN, 27 JULI 2020 | 11:45 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) digelar selama pandemik Covid-19 masih belum bisa dinikmati semua siswa dengan tenang.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera bahkan menyebut penerapan PJJ secara permanen seperti usulan yang sempat diutarakan Mendikbud Nadiem Makarim amat tergesa-gesa.

“Usulan ini seakan melupakan masalah lain seperti literasi digital siswa sampai kualitas pengajar yang perlu ditingkatkan,” tuturnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (27/7).


Selain itu, PJJ juga menyisakan masalah lain. Salah satunya adalah kuota data internet yang terbilang mahal. Semakin membuat siswa kewalahan lantaran penghasilan orang tua mereka turun drastis akibat pandemi.

“Saat ini yang utama adalah pangan, tidak salah jika kuota internet untuk pendidikan dinomorduakan. Akses internet yang murah harus jadi concern pemerintah ke depan,” ujarnya.

Mardani mengingatkan bahwa Kemendikbud sebenarnya sudah memiliki sumber yang baik untuk mobilisasi program PJJ, seperti Rumah Belajar. Namun keberadaan Rumah Belajar tidak dimaksimalkan.

“Tapi kenapa tidak dimaksimalkan dan lebih memilih memprioritaskan serta menghamburkan anggaran untuk kerja sama dengan pihak swasta?” tegasnya.

Menurutnya, UU telah mengamanatkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Anggaran itu harus digunakan maksimal untuk program pendidikan yang tepat sasaran, efektif, efisien, dan memanusiakan peserta didik. Dari pusat hingga daerah, semua harus kerja sama agar proporsi 20 persen itu terjaga.

Pendidikan harus membentuk manusia yang beretika dan menambah daya saing sumber daya manusia.

“PJJ di era Covid-19 menggambarkan hal tersebut masih jauh dari harapan. Semoga ke depan penguatan infrastruktur dan ruang kolaborasi bagi banyak pihak dapat meningkatan kualitas belajar mengajar,” demikian Mardani.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya