Berita

Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Pengamat: Maaf, Cara Berpikir Menko Luhut Seperti Anak SD

MINGGU, 26 JULI 2020 | 13:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal lockdown bukan pilihan tepat dinilai sebagai sebagai cara berpikir anak-anak.

Ini karena penyampaian Luhut yang seolah kesal dengan pengkritik kebijakan PSBB pemerintah. Di mana para pengkritik menilai Indonesia lebih tepat menerapkan lockdown sehingga dampak corona dan ekonomi hanya sebentar terjadi.

Dalam sebuah zoominar Luhut menyampaikan, "Kalau dulu ada orang-orang yang merasa dirinya pintar (bilang) kita harus lockdown, kalau kita lockdown waktu itu kita sudah bubar".


"Maaf, jika itu benar pernyataan Luhut, sangat disayangkan. Itu cara berpikir bukan selevel jenderal purnawirawan lagi,” ujar analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/7).

“Maaf, itu cara berfikir ketika saya masih Sekolah Dasar, saat saya SD itu berfikirnya kalau-kalau, berfikir dengan narasi "jika dulu saya", "kalau dulu saya", " kalau waktu itu". Jadi berpikir kalau-kalau itu berpikir yang tidak empirik, tidak rasional, minim argumentasi, berpikir dibalut khayalan," sambungnya.

Terlepas dari itu, Ubedilah Badrun juga merasa Luhut tidak berkaca pada negara yang sukses melakukan lockdown sejak dini. Seperti China, Jerman, Selandia Baru, Denmark, Taiwan, dan lain sebagainya.

"Indonesia ini telat, makanya kacau seperti sekarang, terlalu lama penderitaan rakyat dan krisis ekonominya," kata Ubedilah.

Lockdown sendiri, terang Ubedilah, merupakan langkah atau upaya untuk menutup total dalam waktu yang relatif singkat yang dilakukan sejak dini masuknya wabah. Maka, kondisi akan cenderung membaik dan semakin normal.

"Kalau saat ini dengan kebijakan PSBB yang telat rakyat Indonesia harus menderita berbulan-bulan karena penyebaran virus terus terjadi akibat kebijakan yang membolehkan pelonggaran mobilitas dan lalu lintas sosial,” tegasnya.

“Narasi luhut tersebut juga bisa dimaknai narasi untuk menutupi kegagalan kebijakan saat ini," pungkas Ubedilah.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya