Berita

Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil/Net

Politik

Presiden Nggak Boleh Diam Soal Hilir Mudik Djoko Tjandra

MINGGU, 26 JULI 2020 | 07:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo tidak boleh berdiam diri dalam melihat kasus buronan kelas kakap, Djoko Tjandra yang bisa keluyuran di tanah air.

Jokowi harus segera bertindak. Minimal, mantan walikota Solo itu berbicara ke publik mengenai kasus ini. Terlebih, namanya sering dikaitkan dengan Djoko Tjandra lantaran pernah bertemu adik buron Kejagung itu di Papua Nugini.

Begitu tegas Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/7).


“Presiden enggak boleh diam, harus sampaikan kepada masyarakat terkait Djoko Tjandra. Isu adiknya pernah bertemu apakah berdampak terhadap amannya Djoko Tjandra, pulang dan sebagainya. Presiden jelaskan saja secara benar secara jujur,” ujarnya.

Djoko Tjandra, bagi Nasir Djamil tidak ubahnya seperti orang yang sakti. Dia bisa dengan mudah datang ke tanah air untuk membuat KTP elektronik sehari jadi dan kemudian mendaftarkan gugatan peninjauan kembali (PK) kasusnya di PN Jakarta Selatan.

“Memang Djoko Tjandra ini sakti sekali, sampai semua orang jadi korban sama dia,” imbuh politisi PKS ini sambil terkekeh.

Atas alasain itu, penting bagi Jokowi untuk bicara mengenai Djoko Tjandra. Sehingga, masyarakat bisa tahu tentang ada atau tidaknya keterlibatan RI 1 dengan Djoko Tjandra.

“Sampaikan saja, karena apa? Yang korban ini kan bukan saja jenderal tapi juga kopral, kopral itu lurah lah kira-kira. Ini yang ditunggu oleh publik penjelasan langsung oleh presiden, karena tadi itu kan bayangkan perwira tinggi dicopot bahkan berpotensi dipidanakan,” tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya