Berita

Ketua Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama, Arifin Junaidi/Repro

Politik

Jika Dilanjutkan, POP Kemdikbud Hanya Bikin Suram Pendidikan Indonesia

MINGGU, 26 JULI 2020 | 02:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Program Organisasi Penggerak (POP) yang dibentuk Kemendikbud hanya akan membuat pendidikan di Indonesia menjadi suram.

Indikasi POP tidak akan memberi manfaat apapun bagi pendidikan di tanah air diungkap Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdlatul Ulama (NU), Arifin Junaidi. Selama masih ada organisasi yang tidak jelas yang masuk dalam program pendidikan nasional.

“Intuisi saya, POP tidak bisa berjalan baik, karena banyak organisasi ini tidak kredibel,” jelas Arifin dalam diskusi daring, Sabtu (25/7).


“Intuisi saya, kalau ini (POP) diteruskan, akan suram masa depan pendidikan kita,” tegasnya.

Arifin menduga program ini sudah diset sejak awal untuk meloloskan sejumlah pihak. NU sebagai salah satu pihak yang diajak bergabung hanya untuk menjadi legitimasi saja. Begitu pula dengan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah.

Dugaan ini bahkan sudah dicium Arifin sejak ditawarkan untuk bergabung oleh Kemendikbud. LP Maarif Nahdlatul Ulama mendapat tawaran hanya dua hari sebelum batas akhir.

“Pada awal Maret, ditelepon oleh pejabat tinggi Kemendikbud untuk mengajukan proposal. Kemudian saya konfirmasi kepada Ditjen GTK, saya diminta untuk menyiapkan proposalnya,” bebernya.

Kejanggalan makin terasa ketika Arifin menyatakan ketidaksanggupan untuk menyiapkan proposal dalam waktu singkat.

“Saya sampaikan enggak sanggup, tapi beliau bilang begini, ya sudah bikin saja, yang penting sudah masuk list, persyaratan bisa menyusul,” imbuhnya.

Melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut, LP Maarif Nahdlatul Ulama pun kemudian memutuskan untuk mundur dari POP.

Arifin pun khawatir program ini rentan disalahgunakan, terutama menyangkut penggunaan anggaran negara.

“Bisa berurusan dengan KPK nanti. Kalau berurusan dengan KPK, LP Maarif ada di dalamnya, ini bisa terbawa-bawa. Terus terang saja, yang saya khawatirkan,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya