Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Yang Dikatakan Adian Napitupulu Benar, Jabatan Komisaris BUMN Titipan Politik

SABTU, 25 JULI 2020 | 15:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Apa yang disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu terkait adanya titipan untuk mengisi jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar adanya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (25/7).

"Yang dikatakan Adian benar. Semua titipan," ujar Ujang Komarudin.


Menurut Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini, jabatan Komisaris di perusahaan pelat merah merupakan yang rata-rata diisi oleh politisi dan sebelumnya tidak memiliki latar belakang aktif di BUMN.

"Titipan politik. Semua politisi yang tak pernah aktif di BUMN. Jadi komisaris BUMN ya semua titipan. Memang negara BUMN kita komisarisnya mayoritas isinya titipan," kata Ujang Komarudin.

Lebih lanjut, Ujang menyatakan tidak akan mungkin politisi mengisi jabatan Komisaris BUMN jika bukan hasil titipan politik sebagaimana diungkapkan Adian Napitupulu tersebut.

"Kalau tidak karena titipan tak mungkin mereka jadi komisaris. Kan mereka tak pernah juga urus perusahaan negara sebelum-sebelumnya," demikian Ujang Komarudin.

Sebelumnya, Politisi PDIP Adian Napitupulu menyebutkan bahwa sejumlah pihak yang menempati jabatan direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan titipan.

Sekjen PENA '98 itu juga menyinggung mafia-mafia di sejumlah bidang di BUMN.

"Enggak ada yang enggak titipan, semua titipan karena enggak ada jalur yang dibuka untuk semua orang bisa akses ke sana. Enggak ada lowongan kerjanya di media mana pun. 'Dibutuhkan lowongan BUMN A, membutuhkan komisaris dan direksi. "Yuk ramai-ramai melamar yuk.' Enggak ada," ujar Adian Napitupulu dalam diskusi virtual 'Bincang Santai Bersama Adian Napitupulu Uncensored', Kamis (23/7).

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya