Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Yang Dikatakan Adian Napitupulu Benar, Jabatan Komisaris BUMN Titipan Politik

SABTU, 25 JULI 2020 | 15:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Apa yang disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu terkait adanya titipan untuk mengisi jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar adanya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (25/7).

"Yang dikatakan Adian benar. Semua titipan," ujar Ujang Komarudin.


Menurut Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini, jabatan Komisaris di perusahaan pelat merah merupakan yang rata-rata diisi oleh politisi dan sebelumnya tidak memiliki latar belakang aktif di BUMN.

"Titipan politik. Semua politisi yang tak pernah aktif di BUMN. Jadi komisaris BUMN ya semua titipan. Memang negara BUMN kita komisarisnya mayoritas isinya titipan," kata Ujang Komarudin.

Lebih lanjut, Ujang menyatakan tidak akan mungkin politisi mengisi jabatan Komisaris BUMN jika bukan hasil titipan politik sebagaimana diungkapkan Adian Napitupulu tersebut.

"Kalau tidak karena titipan tak mungkin mereka jadi komisaris. Kan mereka tak pernah juga urus perusahaan negara sebelum-sebelumnya," demikian Ujang Komarudin.

Sebelumnya, Politisi PDIP Adian Napitupulu menyebutkan bahwa sejumlah pihak yang menempati jabatan direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan titipan.

Sekjen PENA '98 itu juga menyinggung mafia-mafia di sejumlah bidang di BUMN.

"Enggak ada yang enggak titipan, semua titipan karena enggak ada jalur yang dibuka untuk semua orang bisa akses ke sana. Enggak ada lowongan kerjanya di media mana pun. 'Dibutuhkan lowongan BUMN A, membutuhkan komisaris dan direksi. "Yuk ramai-ramai melamar yuk.' Enggak ada," ujar Adian Napitupulu dalam diskusi virtual 'Bincang Santai Bersama Adian Napitupulu Uncensored', Kamis (23/7).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya