Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Yang Dikatakan Adian Napitupulu Benar, Jabatan Komisaris BUMN Titipan Politik

SABTU, 25 JULI 2020 | 15:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Apa yang disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu terkait adanya titipan untuk mengisi jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar adanya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (25/7).

"Yang dikatakan Adian benar. Semua titipan," ujar Ujang Komarudin.


Menurut Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini, jabatan Komisaris di perusahaan pelat merah merupakan yang rata-rata diisi oleh politisi dan sebelumnya tidak memiliki latar belakang aktif di BUMN.

"Titipan politik. Semua politisi yang tak pernah aktif di BUMN. Jadi komisaris BUMN ya semua titipan. Memang negara BUMN kita komisarisnya mayoritas isinya titipan," kata Ujang Komarudin.

Lebih lanjut, Ujang menyatakan tidak akan mungkin politisi mengisi jabatan Komisaris BUMN jika bukan hasil titipan politik sebagaimana diungkapkan Adian Napitupulu tersebut.

"Kalau tidak karena titipan tak mungkin mereka jadi komisaris. Kan mereka tak pernah juga urus perusahaan negara sebelum-sebelumnya," demikian Ujang Komarudin.

Sebelumnya, Politisi PDIP Adian Napitupulu menyebutkan bahwa sejumlah pihak yang menempati jabatan direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan titipan.

Sekjen PENA '98 itu juga menyinggung mafia-mafia di sejumlah bidang di BUMN.

"Enggak ada yang enggak titipan, semua titipan karena enggak ada jalur yang dibuka untuk semua orang bisa akses ke sana. Enggak ada lowongan kerjanya di media mana pun. 'Dibutuhkan lowongan BUMN A, membutuhkan komisaris dan direksi. "Yuk ramai-ramai melamar yuk.' Enggak ada," ujar Adian Napitupulu dalam diskusi virtual 'Bincang Santai Bersama Adian Napitupulu Uncensored', Kamis (23/7).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya