Berita

Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

DPR: Jokowi Harus Evaluasi Nadiem Makarim, Bila Perlu Dicopot!

SABTU, 25 JULI 2020 | 14:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk segera melakukan evaluasi terhadap Mendikbud Nadiem Makarim bahkan segera mencopotnya dari jabatan Menteri.

Sebab, Nadiem dinilai minim prestasi dan kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).  

Demikian ditegaskan Plh Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay dalam postingan akun Facebook pribadinya, Sabtu (25/7).


"Saya mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi, dan kalau perlu mencopot mendikbud Nadiem Makarim. Tidak ada prestasinya. Di masa covid-19 ini, orang bersekolah tidak jelas. Banyak yang tidak bisa akses internet dibiarkan begitu saja," tegas Saleh Daulay.

Anggota Komisi IX DPR RI ini, sebelumnya mengkritisi kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud yang dinilai tidak jelas.

Bahkan, dua organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia yakni PP Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mundur dari POP Kemendikbud tersebut. Teranyar, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pun mundur dari POP Kemendikbud.  

"Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Kemendikbud diharapkan tidak menganggap remeh pengunduran diri kedua organisasi besar ini. Mengingat jasa mereka dalam dunia pendidikan itu sudah sangat lama," ucap Saleh Daulay.

"Muhammadiyah itu punya lebih dari 30 ribu unit lembaga pendidikan, dan NU juga punya pesantren yang luar biasa banyak. Jadi, dunia pendidikan itu sudah digeluti sejak lama oleh kedua ormas besar ini," imbuhnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya