Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Intan Fauzi/Net

Politik

Intan Fauzi: Selama Untuk Rakyat, DPR RI Pasti Dukung Uji Klinis Vaksin Sinovac

SABTU, 25 JULI 2020 | 14:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan rakyat dipastikan akan selalu mendapat dukungan dari DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR, Intan Fauzi menyebutkan, dukungan tersebut juga akan diberikan dalam proses uji klinis vaksin Covid-19 yang baru saja didatangkan dari China.

"Setiap kebijakan pemerintah yang pro rakyat, melalui mekanisme di DPR pasti didukung, karena sejatinya APBN adalah kesepakatan politik anggaran rakyat. Demikian juga dengan uji klinis vaksin Covid-19. ujar Intan Fauzi dalam keterangannya, Sabtu (25/7).


Saat ini, kata Intan, masyarakat berharap besar dengan kabar yang disampaikan pemerintah bahwa vaksin Covid-19 akan segera tersedia.

"Kemarin pemerintah secara resmi mengumumkan adanya kerjasama Bio Farma dengan Perusahaan Farmasi Sinovac Tech dari Cina, untuk melakukan uji klinis fase ketiga di Indonesia," katanya.

Politisi PAN ini menyebutkan, vaksin tersebut jangan lantas menjadi kontroversi dari banyaknya kritik beberapa pihak. Walaupun masih tahap uji klinis, tetapi hal tersebut tidak hanya dilakukan di Indonesia.

"Uji klinis Sinovac ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga dibeberapa negara lain seperti Brazil dan Bangladesh. Jadi sifat uji klinisnya multi centred dan hasilnya harus secara menyeluruh dievaluasi untuk memastikan efikasinya sesuai rekomendasi WHO yaitu di atas 70-80 persen," urainya.

Intan juga berharap, selain melakukan uji klinis vaksi dari Sinovac. Pemerintah juga perlu mendorong pengembangan produksi vaksi dalam negeri.

"Produksi vaksi dari anak bangsa juga perlu didorong dan dikembangkan, apalagi Indonesia memiliki perusahaan farmasi plat merah Bio Farma yang terpercaya," ujarnya.

Soal anggaran, Intan memsatikan DPR RI akan memberikan dukungan selama tetap mengacu pada tatanan perundang-undangan dan kondisi fiskal nasional.

Intinya, berapapun besaran anggaran yang yang dibutuhkan pasti didukung, sepanjang mengacu ketentuan perundangan yang ada dan kebijakan fiskal yang dialokasikan untuk belanja yang lebih produktif dan prioritas," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya