Menteri BUMN Erick Thohir/Net
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus tunjukkan peranan konkret dalam penanganan dampak ekonomi akibat pandemik Covid-19.
Menteri BUMN Erick Thohir menyetorkan dana kepada pemerintah sebesar Rp 55,51 triliun dari pembayaran pajak dan Rp 31,43 triliun sebagai setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kuartal I 2020.
Selain itu, Erick Thohir juga berhasil memperjuangan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 151,1 triliun kepada BUMN yang ditetapkan Komisi VI DPR RI.
Pengamat BUMN dari FEB UI, Toto Pranoto langkah konkret Erick Thohir karena kerja kerasnya dalam memberikan kontribusi perusahaan pelat merah dalam bentuk pajak dan dividen kepada negara.
“Itu kontribusi positif. Artinya aktifitas BUMN tetap bergerak dalam era pandemik ini, sehingga kontribusi mereka berupa pajak atau PNBP masih tetap berjalan,†ujar Toto dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7).
Menurut Toto, dengan adanya penempatan dana sebesar Rp 151,1 triliun yang diberikan kepada BUMN dalam program PEN yang ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Komisi VI DPR RI. Toto berharap BUMN mampu meningkatkan kontribusinya bagi pemerintah.
“Ke depan kontribusi ini diharapkan meningkat, terutama setelah sebagian BUMN menerima skema pinjaman modal kerja atau PMK dalam skema PEN. Dana itu sangat membantu dalam me-restart bisnis setelah redup akibat kebijakan PSBB,†katanya.
Lanjut Toto, penggunaan dana PEN harus efektif untuk menumbuhkan perekonomian nasional. Erick Thohir harus memastikan injeksi modal yang diberikan dapat digunakan sesuai proposal bisnis yang diajukan.
“Sehingga efektivitas penggunaan dana akan membantu BUMN ini shifting ke situasi yang lebih baik,†bebernya.
Selain itu, Toto mengingatkan perusahaan BUMN yang memiliki kinerja kurang memuaskan sejak dari era sebelum pandemik Covid-19 terjadi, yang juga ikut menerima dana PEN seperti PT Garuda Indonesia , PT Perkebunan Nusantara, PT Krakatau Steel untuk meningkat kinerjanya menjadi lebih baik.
“Saran saya, perlu perhatian lebih terhadap BUMN penerima dana PEN yang kinerjanya negatif sejak dari era sebelum pandemi Covid-19 terjadi (GIAA , PTPN , KRAS). Jangan sampai timbul anggapan (taken for granted) di BUMN bahwa sejelek apapun kinerja mereka pasti akan dibantu pemerintah,†pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Komisi VI DPR RI telah menyetujui rencana pemerintah untuk mengucurkan dana sebesar Rp 151,1 triliun kepada BUMN dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dana itu akan diberikan dalam tiga skema yakni penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 23,65 triliun, pencairan utang sebesar Rp 115,95 triliun, serta dana pinjaman sebesar Rp 11,5 triliun.
