DPC Demokrat Buka Suara Soal Perubahan Koalisi Jelang Pilbup Bandung 2020

Partai Demokrat Kabupaten Bandung menanggapi santai adanya kritikan yang disampaikan para bakal calon lantaran mengusulkan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan di Pilbup Bandung 2020.

Ketua DPC Partai Demokrat, Endang SH menyebut, banyak hal yang menjadi pertimbangan pihaknya dalam menyetujui komposisi pasangan Dadang-Sahrul, dan membentuk poros baru dengan Nasdem dan PKB.

“Yang pertama (alasannya) kesamaan visi misi (Demokrat-Nasdem-PKB). Kami ingin perubahan di Kabupaten Bandung. Melalui komposisi (Dadang-Sahrul) kami harap terwujud,” ujar Endang, Kamis (23/7).

Menurut Endang, dalam politik bidikannya adalah menang begitupun dengan target yang dipasang Demokrat. Jabatan politik, kata Endang, ukurannya tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif yaitu persepsi publik.

“Kecemburuan sosial yang mungkin kini terjadi adalah konsekuensi logis dari sebuah kontestasi. Bukan hanya kecemburuan sosial mungkin bisa sakit hati. Dalam politik hal-hal seperti itu biasa, harus siap,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kekecewaan tiba-tiba disuarakan para bakal calon yang ikut tahap penjaringan di Partai Demokrat. Sebab, Demokrat mengakhiri koalisi dengan PKS dan justru membentuk poros baru bersama PKB dan Nasdem.

Salah satu bakal calon yang ikut penjaringan, Asep B Kurnia, menganggap jika manuver pengurus DPC Demokrat telah mencederai proses demokrasi internal dan mengkhianati aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung.

“Demokrat adalah partai besar dengan basis pendukung yang banyak. Demokrat layak usung kandidat hasil seleksi,” begitu kata Asep yang sempat ikut seleksi di Nasdem tapi gagal bersaing dengan Sahrul Gunawan.

Bakal calon lainnya, Doni Mulyana Kurnia, pun menyayangkan langkah DPC Demokrat yang terkesan dilakukan secara sepihak, tanpa koordinasi dengan DPD dan DPP dalam membubarkan koalisi dengan PKS menghadapi Pilbup Bandung.

“Tak sepantasnya Demokrat usung Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan. Karena SK rekomendasi (calon) belum turun dari DPP Demokrat,” tegas Doni yang saat ini dijadikan tersangka oleh Polda Jabar terkait dugaan pencemaran nama baik Ketua Kadin Jabar.