Tanggapi Laporan Gubernur DKI Soal Pelaksanaan APBD, Ketua DPRD Minta Fraksi-Fraksi Tidak Normatif

Rapat Paripurna penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan pada Rabu kemarin (22/7).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan dalam waktu dekat seluruh Fraksi-Fraksi di DPRD DKI Jakarta akan menyampaikan pandangannya terhadap pelaksanaan APBD di sepanjang 2019.

"Saya telah menekankan agar pandangan yang disampaikan tidak normatif," ujar Prasetio melalui akun twitter pribadinya, Kamis (23/7).

Politisi PDI Perjuangan itu meminta seluruh substansi persoalan yang terjadi di sepanjang kegiatan anggaran agar dapat disampaikan di forum paripurna.

"Semoga proses penganggaran di DKI akan terus berkualitas, transparan, dan akuntabel. Aamiin," harap Prasetio.

Adapun kemarin Gubernur Anies menyatakan Belanja Daerah telah digunakan untuk pelaksanaan program prioritas sesuai dengan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2020.

Berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada DKI.

Anies pun berharap, DPRD DKI dapat membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibeberkannya menjadi Peraturan Daerah.