Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat mengungkapkan kekesalannya terhadap penyerapan anggaran penanganan Covid-19/Repro

Politik

18 Lembaga Dibubarkan, Natalius Pigai: Kalau Berani Jokowi Umumkan Berapa Anggaran Yang Dihemat

RABU, 22 JULI 2020 | 06:33 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pembubaran 18 lembaga yang baru-baru ini dilakukan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden 82/2020 tak cukup hanya dengan membuka daftar lembaga yang dibubarkan.

Presiden Joko Widodo harus pula memaparkan hitung-hitungan yang membuatnya mantap membubarkan 18 lembaga tersebut secara transparan, termasuk jumlah anggaran yang dihemat.

"Saya ingin tahu. Kalau berani Pak Jokowi umumkan berapa anggaran yang dihemat, berapa karyawan yang diefisiensikan dan berapa aset (kantor) yang diefektifkan?" kata aktivis kemanusiaan Natalius Pigai di akun Twitternya, Selasa (21/7).


Hal itu dinilai penting disampaikan kepada publik untuk menghindari dugaan-dugaan liar yang terlanjur berkembang di masyarakat.

Sebaliknya, bila presiden tak berani membuka data secara blak-blakan, maka secara tidak langsung membenarkan anggapan liar yang berkembang.

"Jika Jokowi tidak bisa, maka itu lembaga abal-abal dan etok-etok. Pak Jokowi, kami lebih paham dan profesional. Maaf saya ketawa," pungkasnya.

Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pembubaran 18 lembaga negara tersebut dilakukan bukan karena realokasi anggaran penanganan Covid-19, melainkan lebih kepada penyederhanaan birokrasi.

"Daripada nanti menjadi birokrasi yang dalam tanda petik timbul tumpang tindih, maka sejak awal beliau (Jokowi) ingin manajemen pemerintahan itu harus smart, simpel, sehingga melayani masyarakat memberikan perizinan itu bisa cepat," kata Menteri Tjahjo.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya