Berita

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Jonathan Judianto/RMOLJatim

Politik

Hak Suara Pasien Covid-19 Tak Boleh Hilang, Harus Ke TPS Atau Didatangi Petugas?

RABU, 22 JULI 2020 | 04:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Hak suara warga yang sedang menjalani karantina atau isolasi mandiri harus benar-benar dijamin bisa tersalurkan pada gelaran Pilkada Serentak yang akan berlangsung Desember 2020.

“Yang terpenting tidak menghilangkan hak konstitusi seseorang,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Jonathan Judianto dilansir Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (21/7).

Menurut Jonathan, penyelenggara pemilu perlu memikirkan strateginya agar hak konstitusi seseorang tidak hilang meski dalam kondisi pendemik Covid-19.


“Contoh jika seseorang isolasi mandiri bagaimana hak konstitusinya. Yang jelas hak konstitusinya enggak boleh hilang," jelasnya.

Untuk itu, pendataan harus dilakukan secara konsisten oleh penyelenggara dengan melibatkan tim Covid-19. Hal ini penting guna meminimalisir penularan.

“Hak pilih warga negara kan dilindungi undang-undang. Yang ingin saya tanyakan, apakah harus ke tempat pemungutan suara (TPS) atau apakah petugas pemilu yang datang ke rumah dengan alat pelindung diri (APD) lengkap?” demikian Jonathan.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam memastikan hak suara pasien Covid-19 maupun OTG tidak hilang. Prinsipnya, kata Anam, sama dengan pasien di luar Covid-19.

“Untuk pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, akan ada petugas yang mendatangi. Petugas ini akan menggunakan APD lengkap seperti baju hazmat yang sudah disiapkan. Hal yang sama juga akan dilakukan kepada OTG yang melakukan isolasi mandiri. Akan ada petugas yang datang ke rumah sesuai persetujuan Bawaslu,” terangnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya