Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah terobosan terbaik yang dilakukan pemerintah dalam menyiapkan kondisi ekonomi nasional dalam persaingan global.
Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Anggawira menilai, Indonesia membutuhkan RUU Cipta Kerja agar bisa berkompetisi.
"Saya melihat pemerintah dalam hal ini mencoba melakukan terobosan dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk membuat kita makin cepat di era yang seperti ini, apalagi sekarang Covid-19 dan sebagainya," ujar Anggawira kepada wartawan, Senin (20/7).
"Jadi kalau saya lihat sih ya ini bagian dari sebuah usaha untuk membuat kita makin punya strategi yang tepat dalam berkompetisi ke depan," imbuhnya.
Anggawira menyebutkan, RUU Cipta Kerja dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Selama ini, dia mengatakan desentralisasi kewenangan akibat reformasi tidak diiringi dengan kesiapan SDM.
"Problem utamanya ketika proses desentralisasi yang terjadi ini kan kualitas SDM yang di masing-masiing daerah ini kan berbeda. Problem di birokrasi dan sebagainya menyebabkan percepatan itu antar satu daerah dengan daerah yang lain itu tidak berlangsung sama," jelasnya.
Lebih lanjut, Angga menyampaikan RUU Cipta Kerja juga dapat memberi kemudahan dalam berusaha. Bagi dia, pelayanan dan perizinan yang lebih cepat karena RUU Cipta Kerja bisa menarik investasi.
"Kalau sekarang kita bicara pertumbuhan, kesejahteraan tanpa adanya suatu investasi itu membuka lapangan pekerjaan kan tidak mungkin kesejahteraan itu bisa terjadi," katanya.
Terkait dengan RUU itu, lanjutnya, semua orang sudah memanfaatkan teknologi dalam berbisnis. Dahulu, satu persen pertumbuhan bisa menciptakan lapangan pekerjaan 250 ribu orang.
"Cuma sekarang angka statistik 1 persen itu mungkin gak lebih dari 100 ribu misalnya. Nah artinya ini haris benar-benar harus ada sebuah regulasi yang cepat menangkap perubahan yang terjadi di dunia ini," bebernya.
"Kalau tidak ya kita akan makin kalah dengan negara-negara tetangga kita. Nah ini saya rasa satu terobosan lah," pungkasnya.
