Berita

Gibran Rakabuming Raka saat bersama dengan jajaran politisi PDIP sebelum resmi diusung di Pilwalkot Solo/Ist

Politik

Dibanding Menggoreng Isu KKN Dan Politik Dinasti, Menjadi Timses Kotak Kosong Lebih Baik Untuk Goyang Gibran-Teguh

SENIN, 20 JULI 2020 | 06:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaaan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa terlalu perkasa di Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Solo 2020. Mayoritas partai politik yang punya kursi di DPRD Solo sudah melabuhkan dukungannya kepada putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.

Dari Parpol yang memiliki kursi di DPRD Solo, sementara hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum menentukan sikap secara terbuka.

Menurut pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, akan sulit bagi partai pimpinan Sohibul Iman itu bila ngotot melawan Gibran-Teguh.


"Sekalipun nanti pada detik terakhir PKS mampu menggalang koalisi tandingan dan bisa menghadirkan calon lain untuk melawan Gibran-Teguh Prakosa, itu pun bisa dikatakan sangat sulit untuk menang karena Solo adalah wilayah Jawa Tengah yang merupakan kandang Banteng (PDIP)," kata Igor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/7).

Sejauh ini, mesin politik PDIP terbukti bagus di Jawa Tengah. Sementara tempat PKS berada di Jawa Barat. Hal lain yang makin menguatkan Gibran-Teguh adalah posisi Joko Widodo yang memiliki pengaruh kuat di Solo.

Pun demikian bila nantinya lawan Gibran-Teguh menggunakan berbagai isu negatif untuk mengalahkan Gibran yang sejatinya memiliki background seorang pengusaha, bukan politisi murni. Termasuk isu KKN hingga dinasti politik yang belakangan gencar disuarakan.

"Memainkan isu politik di Pilkada Solo seperti isu KKN atau dinasti politik Jokowi cenderung tidak akan efektif, apalagi jika hal tersebut menyangkut kewibawaan Jokowi sebagai Presiden," sambung Direktur Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.

"Mendingan PKS jadi timses kotak kosong aja, biar enggak keluar tenaga dan biaya yang besar," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya