Berita

Politisi muda asal Molumaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Moses Sabono/Ist

Politik

Tidak Jalankan Visi Misi, Pendukung Kecewa Kepemimpinan Petrus Fatlolon-Agustinus Utuwaly

SENIN, 20 JULI 2020 | 00:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kepemimpinan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon dan Wakil Bupati Agustinus Utuwaly dinilai belum memenuhi janji-janji politik yang tertuang dalam visi dan misi.

Atas capaian yang belum maksimal itu, politisi muda asal Molumaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Moses Sabono mengaku kecewa.

Pria yang akrab dengan Bung MS mengungkapkan pada awalnya mendukung penuh pencalonan Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwaly pada Pilkada KKT 2017. Dukungan tersebut diberikan olehnya karena melihat visi dan misi keduanya sangat menjanjikan guna menjawab kebutuhan masyarakat khususnya dalam tiga hal pendidikan, Kesehatan dan lapangan kerja.
 

 
"Sebelum pemilihan saya bertemu dengan Petrus Fatlolon. Saya mendukung karena saya melihat visi dan misinya sangat menjanjikan, apalagi beliau berlatar belakang pengusaha, dan pernah juga menjabat juga sebagai anggota DPRD di Kota Sorong. Namun saat ini saya menyayangkan karena bupati belum memenuhi visi dan misinya," kata Bung MS yang juga pimpinan DPP PKPI Papua Barat, Minggu (19/7).

“Kekecewaan saya sangat berdasar, karena PKPI menjadi salah satu partai pengusung saat itu. Dan saya ikut hadir dalam penyerahan rekomendasi yang diberikan langsung oleh Ketua Umum PKPI,” tambahnya.

Dia mencontohkan, dalam misi yang pertama atau yang merupakan program unggulan yang ditawarkan Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwaly akan membentuk SDM yang cerdas, bermartabat dan unggul. Namun pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, seperti halnya anggaran yang disiapkan untuk pendidikan tidak sesuai dengan amanat Undang Undang yaitu mencapai 20 persen dari jumlah keseluruhan APBD.

“Bagaimana kita bisa meningkatkan SDM, kalau anggaran yang dialokasikan minim. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemik Covid-19, banyak mahasiswa Tanimbar yang terlantar di kota studi (Ambon, Malang dan lain-lain). Jangankan membayar biaya kuliah, untuk makan minum mereka sudah kerepotan. Apalagi janjinya membangun asrama mahasiswa, mimpi di siang bolong,” tegas Bung MS.

Selain itu, menurut Bung MS, peningkatan jumlah lapangan kerja yang dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada para pencari kerja jauh dari harapan.

“Sampai saat ini belum ada terobosan untuk peningkatan lapangan kerja. Padahal pada visi dan misi, keduanya berjanji akan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan. Bagaimana masyarakat sejahtera, kalau mereka (masyarakat) tidak bekerja,” ucapnya.

Tidak hanya itu saja, diterangkannya saat ini banyak pekerjaan (proyek) pembangunan yang dibiayai melalui APBD hanya dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan rendahanya perekonomian masyarakat.

“Proyek-proyek hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, bahkan aneh bin ajaib proyek penunjukan langsung dikerjakan oleh diduga pengusaha di luar, ini menyebabkan uang tidak berputar di Tanimbar, karena selesai pembayaran uang langsung dibawa keluar oleh kelompok-kelompok tersebut. Saya harap Bupati berikutnya memikirkan bagaimana rakyat bisa makan dan minum, bukan bangunan fisik saja, tapi bagaimana masyarakat sejahtera,” tegasnya.

Sementara terkait adanya dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat kebijakan-kebijakan Pemerintah KKT, Bung MS enggan mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan hal tersebut biarlah menjadi ranah penegak hukum.

"Benar salahnya biarlah Tuhan dan penegak hukum yang tahu. Namun hal ini membuktikan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemda. Contoh jalan di Pulau Fordata yang mangkrak, pembangunan pasar yang mangkrak, tapi dana sudah habis terpakai, ini membuktikan ada yang tidak beres,” jelas Bung MS.

Masih kata dia, program-program dalam masa pemerintahan Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwaly banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti salah satunya adalah program budidaya ikan air tawar.

“Budidaya air tawar, ini kan tidak sesuai, karena orang di Tanimbar itu 99 persen mengkonsumsi ikan laut, apalagi ikan laut melimpah ruah di Bumi Lelemuku. Saya yakin apabila Pemerintah KKT serius menggarap sektor perikanan laut, maka income yang masuk ke kas daerah meningkat dan kesejahteraan masyarakat Tanimbar 90 persen menggantungkan hidupnya dilaut semakin baik. Masyarakat tinggal tangkap ikan, lalu pemerintah yang membantu mencarikan pasar yang baik,” terangnya.

Bung MS berharap pemerintah jangan hanya memberikan masyarakat jala dan sampan, namun alangkah baiknya ikan hasil tangkapan nelayan bisa dipasarkan baik di dalam maupun di luar KKT. Pemerintah juga diminta untuk membentuk satgas pengawasan perairan sehingga hasil yang berada di laut Lelemuku tidak dicuri oleh nelayan dari luar.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya