Tensi politik internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas jelang Musda X untuk menentukan sosok Ketua DPD Golkar Sumut periode 2020-2025.
Salah satu hal yang memicu hal tersebut adalah surat diskresi untuk Musa Rajeckshah atau Ijeck dari DPP Partai Golkar.
Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto tersebut, jelas disebutkan bahwa Ijeck diberikan persetujuan untuk maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Sumut.
Sebab sebagaimana jamak diketahui, Ijeck bukan merupakan kader murni partai berlambang pohon beringin tersebut.
Menurut sejumlah pihak, surat diskresi tersebut diterjemahkan sebagai dukungan langsung DPP Partai Golkar untuk memuluskan langkah Ijeck menduduki kursi ketua Partai Golkar di Sumut.
Salah satu pihak yang menafsirkan demikian adalah Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu, Andi Suhaimi.
Terkhusus untuk DPD Partai Golkar Labuhanbatu, situasi lebih panas dengan adanya silang pendapat antara Andi Suhaimi dengan Sekretarisnya Masri Salim Ritonga.
Masri telah menegaskan bahwa pihaknya mendukung Yasir Ridho sebagai Ketua DPD Golkar Sumut, sedangkan Andi Suhaimi mendukung Ijeck dengan alasan surat diskresi adalah dukungan dari Airlangga Hartarto.
"Silang pendapat ini menunjukkan adanya masalah serius dalam komunikasi internal di DPD Golkar Labuhanbatu. Masalah komunikasi ini akan berefek bola salju, publik akan memandang bahwa Golkar di Labuhanbatu tidak solid dan krisis kepemimpinan," kata Wakil Ketua DPD Golkar Labuhanbatu, Muhammad Riduan Dalimunthe dalam keterangannya, Kamis (16/7).
Riduan menjelaskan, kesalahan fatal ditunjukkan oleh Andi Suhaimi. Sekaliber Andi Suhaimi, seharusnya tidak lagi keliru dalam menerjemahkan surat dari DPP Partai Golkar.
"Beliau berada di puncak struktur partai di daerah, seharusnya tidak boleh lagi salah dalam menafsirkan surat-surat yang datang dari DPP. Apalagi surat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa DPP memberi persetujuan kepada Ijeck untuk mengikuti kontestasi di Musda X Golkar Sumut, bukan sebagai veto agar Ijeck harus menjadi Ketua Golkar Sumut," jelasnya.
"Bahkan pada surat diskresi tersebut di poin 2 ayat a dan b sangat jelas isinya, yaitu Pak Ijeck harus mentaati semua aturan tata tertib yang disepakati di forum Musda Partai Golkar Sumut, khususnya terkait penjaringan dan kelengkapan administrasi pencalonan," dia menambahkan.
Riduan juga menyampaikan soal pemilihan ketua dalam forum Musda Golkar Sumut, ketua umum sudah menyerahkan sepenuhnya kepada peserta sebagai pemegang hak suara yang sah.
"Perintah DPP sudah sangat terang dan jelas, jadi gak usahlah mau diburam-buramkan lagi," kata Riduan.
Riduan turut menghimbau pihak Andi Suhaimi agar kembali belajar tentang politik dan administrasi. Jika tidak menjadikan kekeliruan tersebut sebagai pembelajaran, maka sebaiknya Andi Suhaimi mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPD Golkar Labuhanbatu.
"Ya belajar lagi lah, jangan sekelas ketua partai salah menafsirkan surat dari DPP. Saya sebagai kader Golkar ikut malu," tandasnya.
