Terancam Kekeringan Dan Gagal Panen, Petani NTB Minta Perhatian Pemerintah

Kekeringan yang melanda Nusa Tenggara Barat bisa memberi dampak buruk bagi para petani setempat. Salah satunya adalah potensi gagal panen bagi petani di Sumbawa Barat dan Lombok Tengah.

Hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena berkaitan langsung dengan agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat ketahanan pangan menghadapi pandemik Covid-19.

"Masyarakat sudah angkat air sungai, karena sawah kekurangan air. Tanah-tanah tanaman padi sudah retak-retak saking keringnya. Para petani butuh dukungan segera dari Pemrintah," ucap Hamzanwadi dari Aliansi Indonesia Raya, Rabu (15/7).

Namun, lanjutnya, karena menjelang Pilkada dan calon kuatnya cuma satu, dan kebetulan sedang berkuasa, jadi kepentingan petani agak terabaikan. Covid-19 ternyata tidak meletakkan dan tidak memiliki agenda bagi penyelamatan petani.

Masalah air di wilayah tersebut sebenarnya sudah berlangsung lama. Bahkan setiap tahun selalu terjadi. Namun, pemerintah kurang responsif terhadap kebutuhan air ini.

"Seringkali masalah air ini menimbulkan konflik antarpetani. Sehingga butuh penanganan pemerintah secara cepat. Banyak sumber air yang dapat dimanfaatkan, misalnya air sungai besar dan kecil, air tanah, dll. Namun hal ini tidak pernah dipikirkan," imbuhnya.

Tak heran jika kemudian petani mengambil inisiatif sendiri melalui pemyewaan pompa air. Akan tetapi tidak semua petani mampu melakukannya, karena terkendala biaya mahal. Khususnya untuk beli bahan bakar dan sewa mesin pompa air.

Kesalahan utama terletak pada orientasi pemerintah dalam proyek besar pembangunan Embung atau bendungan. Sementara yang mendesak seperti pengadaan pompa air untuk petani, biaya pengangkatan air tanah atau air sungai justru tidak dipikirkan.

"Seharusnya pemerintah bisa membantu penanganan cepat. Kalau tidak, tahun ini sebagian besar petani Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bisa terancam gagal panen," tutupnya.