Presiden Joko Widodo dan anak-anak Papua/Net
FOUNDING Father negara kita, Soekarno, telah bertitah dengan tegas dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, “Prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia Merdekaâ€.
Keadilan sosial adalah sifat masyarakat yang adil dan makmur. Kebahagiaan bagi semua anak bangsa. Tidak ada lagi penghisapan. Tidak ada penindasan. Dan penghinaan. Semua anak bangsa menuju kepada tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan.
Cukup semua terpenuhi, sandang dan pangan. Sila ini secara bulat menyuarakan setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang, baik bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan serta pertahanan keamanan.
Seiring berjalannya kapal bernama Indonesia ini berlayar, beberapa penumpang banyak bertanya dimanakah letak sila kelima?
Sebagian lagi bahkan secara ekstrimis menentang dan menganggap tidak ada gunanya sila ini. Ada dua asumsi yang membuat para penumpang ini tidak puas.
Pertama adalah adanya keinginan luhur mereka agar sila kelima ini benar-benar terwujud. Atau sebaliknya, mereka berharap agar kapal besar Merah Putih kita ini karam. Berpecah tak sampai pada tujuan.
Kepentingan-kepentingan ini menjadi parasit di lumbung kapal dan agak sulit kapal untuk dapat melaju. Sampai pada narasi ini, agak sulit untuk mewujudkan kata adil secara sosial.
Di pelbagai daerah suara keadilan sosial adalah keniscayaan. Suara tersebut lirih dan gamak didengungkan. Termasuk di tanah Cendrawasih.
Mendengungnya suara-suara tersebut bukan tanpa alasan. Adanya keresahan akan tidak tersalurnya energi di beberapa desa di Papua hingga tahun 2019 adalah salah satunya. Saat ini setidaknya rasio elektrifiksi di tanah Papua masih 95,75 persen. Rinciannya, rasio elektrifikasi sebesar 94,28 persen untuk Provinsi Papua dan 99,99 persen untuk Provinsi Papua Barat.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementrian Energi Sumber Daya Mineral F.X. Sutijastoto mengatakan, masih ada sekitar 1.724 desa yang gelap gulita di Papua, dari jumlah desa sebanyak 7.358.
Sutijastoto menjelaskan, wilayah Papua dan Papua Barat belum semuanya tersambung listrik karena terkendala letak geografisnya. Tak hanya itu, infrastruktur pendukungnya pun masih terbatas. Oleh sebab itu PLN meluncurkan Program 1.000 Renewable Energy for Papua sebagai tindak lanjut dari program Ekspedisi Papua Terang.
Program ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, misalnya Ibu Yakon Taboni, seorang Warga Desa Munak, Distrik Bulakme, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua. Ibu Yakon Taboni merasa sangat bahagia dengan adanya program ini.
Hal yang sama pun dirasakan oleh Ilpen Taboni, pelajar dari Desa Nunggu Rugu, Distrik Bolakme, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua.
Ilpen dulu sangat sulit untuk belajar pada saat malam hari, kini dia bisa belajar. Kebahagiaan mereka merupakan merupakan wujud dari ikhtiar mewujudkan keadilan energi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di tengah derasnya seruan-seruan suara yang berisik menuntut sila ke lima, masih ada jiwa-jiwa yang terus mengayuh kapalnya dengan tangan mereka sendiri.
Di tengah gencar tuntutan-tuntutan para penumpang untuk menurunkan sang Nahkoda, masih ada keikhlasan hati sang Nahkoda tetap mengarahkan kapal kepada tujuan. Di tengah sorak-sorai keramaian penumpang yang memiliki banyak kepentingan yang secara tidak langsung kepentingan ini akan memecah belah lumbung kapal, masih hati yang berkata: kapal ini harus tetap berlayar.
Kapal Merah Putih kita pantang karam.
Layarpun harus tetap terkembang. Biarkan para penumpang gelap bersorak hingga serak. Yang jelas masih ada kita yang bersedia tumpah ruah darah kita untuk tetap mengayuh kapal kita.
Kembali saya teringat dengan Pidato presiden kita, Soekarno pada HUT Proklamasi 1956, “Tidak seorangpun menghitung-hitung, berapa untung yang ku dapat dari republik ini, jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya.â€
Faisal IRPemerhati Sosial Politik Universitas Muhamadiyah, Jakarta
