Berita

Buruh pekerja/Net

Politik

Mayoritas Publik Dukung RUU Cipta Kerja Jadi Instrumen Cegah PHK

RABU, 15 JULI 2020 | 08:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dukungan publik pada RUU Cipta Kerja mengalir secara masif. Sebagaimana terekam dalam hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC), 52 persen masyarakat yang tahu tentang RUU tersebut menyatakan dukungan untuk segera disahkan.

“Yang tidak sekitar 37 persen,” ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani saat memaparkan hasil survei opini publik nasional dengan tema sikap publik terhadap RUU Cipta Kerja, Rabu (15/7).

Adapun jumlah mereka yang tahu atau pernah mendengar RUU Cipta Kerja adalah sebesar 26 persen.

Deni menjelaskan dukungan publik terhadap RUU Cipta Kerja ini didasari oleh kondisi ekonomi Indonesia yang semakin memburuk selama masa pandemi. Kondisi ekonomi yang memburuk ini mempengaruhi dan dirasakan langsung dalam kondisi ekonomi rumah tangga.

“71 persen mayoritas warga merasa kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding sebelum ada wabah Covid-19,” jelas Deni.

“81 persen mayoritas warga menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk,” imbuhnya.

Deni mengatakan kondisi ekonomi yang memburuk ini diperparah dengan adanya peningkatan jumlah PHK dan pengangguran. Hampir semua masyarakat menilai adanya peningkatan jumlah PHK dan pengangguran dibanding tahun lalu.

“87 persen warga menilai jumlah PHK sekarang lebih banyak dibanding tahun lalu,” katanya.

Menanggapi kondisi tersebut, Deni menyebut mayoritas masyarakat mendukung langkah Presiden Jokowi menjadikan RUU Cipta Kerja untuk mencegah PHK dan memperluas lapangan kerja.

RUU Cipta Kerja dinilai menjadi semakin relevan untuk dituntaskan dengan harapan ke depan bisa lebih siap untuk keluar dari krisis ekonomi.

“66 persen mendukung langkah Jokowi menjadikan RUU Cipta Kerja sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi mencegah PHK dan mempeluas lapangan kerja,” paparnya.

“58 persen mayoritas warga mendukung langkah Jokowi untuk menjadikan RUU Cipta Kerja sebagai instrumen kebijakan mengatasi krisis ekonomi,” tambahnya.

SMRC melakukan survei nasional melalui telepon pada 8 hingga 11 Juli 2020. Sebanyak 2.215 responden dipilih secara acak dari koleksi sampel acak survei tatap muka dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional. Margin of error survei diperkirakan 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya