Suasana rapat di Komisi E yang menghadirkan Dinas Pendidikan DKI/Net
Tahun Ajaran Baru 2020/2021 untuk sekolah negeri, swasta maupun madrasah sudah dimulai sejak Senin kemarin (13/7).
Dalam perjalanannya, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya di DKI Jakarta sempat mengalami polemik.
Polemik PPDB tersebut bermula karena Dinas Pendidikan DKI dinilai diskriminatif. Ini lantaran penerimaan calon siswa lebih mengutamakan usia dibandingkan zonasi dan prestasi.
Kendati begitu, setelah melewati berbagai dinamika, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria yang membawahi Dinas Pendidikan, menilai pelaksanaan PPDB DKI terbilang sudah cukup baik.
"(PPDB) sudah baik. Dan
alhamdulillah saya rasa teman-teman dari masing-masing fraksi mengapresiasi," ujar Iman saat ditemui seusai rapat bersama Dinas Pendidikan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/7).
Bahkan lanjut Iman, sejumlah dewan yang semula mengkritik tajam PPDB DKI, tetap memberikan apresiasi di akhir pelaksanaan.
"Memang ini adalah suatu hal yang baru. Karena ini terobosan juga. Banyak dinamikanya, tapi akhirnya dirasakan juga kan lebih banyak yang bisa masuk (negeri). Saya nggak bilang semuanya, karena pasti ada yang tidak masuk," jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai wajar jika dalam sebuah proses seleksi ada yang masuk dan terpental. Dia berharap peserta didik yang terpaksa masuk sekolah swasta agar tidak patah semangat.
Sementara menanggapi suara-suara yang mengenai pelaksanaan PPDB DKI tidak adil, Iman menyampaikan bahwa hal tersebut harus ditanggapi dengan bijak.
"Ya itu kita ambil hikmahnya saja. Sambil kita perbaiki. Tadi saya bilang tidak semua kebijakan tidak mungkin menyenangkan semua pihak," pungkasnya.
