Belum Lakukan Tes Covid-19 Di Pesantren, Pemprov Jabar Akui Kekurangan Alat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bisa menyediakan rapid test atau swab test bagi Pondok Pesantren. Sedianya, rapid atau swab test dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengakui minimnya alat menjadi kendala pelaksanaan rapid test atau swab test di lingkungan pesantren.

“Ya bukan soal rapid test tidak rapid test-nya, barangnya yang kita mau tidak ada. Contoh ya, harusnya swab jangan rapid test, ya barangnya nggak ada,” ucap Emil, sapaan akrabnya, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (14/7).

“Jadi kita menggunakan apa yang ada. Yang ada yang rapid test, ya kita manfaatkan, walaupun tidak ideal kan. Jadi rapid test pesantren juga sama, kita tidak bisa mensubsidi dulu karena belum ada,” tambahnya, dilansir Kantor Berita RMOLJabar.

Diakui Emil, saat ini pihaknya sedang menyiapkan anggaran untuk pengetesan dari dana AKB sebanyak Rp 2,6 triliun yang diberikan dari Pemerintah Pusat. Dana tersebut, kata Emil, akan dibagi menjadi tiga tipe pengetesan.

“Tipe 1 sebanyak 50 juta, tipe 2 sebanyak 40 juta, dan tipe 3 sebanyak 25 juta. Ini sedang berproses administrasinya. Dan itu hanya boleh dibelanjakan untuk persiapan pembukaan Pesantren,” katanya.

“Jadi dananya ada, totalnya 2,6 triliun. Nanti ada klasifikasi sementara dibagi tiga kategori. Jadi uang itu dipakai buat rapid test, beli masker, dan lain-lain,” tandasnya.