Dewan Kehormatan PWI Pusat/Net
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sikapi serius beredarnya daftar nama pemimpin redaksi media massa dalam undangan perjalanan ke luar negeri beserta daftar anggarannya.
Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang mengingatkan pihak pihak tertentu agar menghentikan penyebaran insinuasi dan fitnah yang bertujuan merusak kredibilitas wartawan dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Ilham Bintang menyebutkan bahwa undangan tersebut merupakan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan berlangsung saat KKP dipimpin Susi Pudjiastuti.
Dia menyayangkan, beredarnya data itu disertai pembangunan opini bahwa nominal yang tertera disebut sebagai suap untuk wartawan.
"Data yang berasal dari Kementrian Kelautan dan Perikanan itu insinuatif seolah olah menggambarkan pemberian suap padahal itu adalah dana perjalanan jurnalistik bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti," kata Ilham seusai memimpin rapat DK PWI, Senin (13/7).
"Asumsi itu (dana perjalanan dianggap suap) jahat sekali. Itu pelecehan kemampuan profesional dan integritas wartawan dan kredibilitas media pers," imbuh Ilham.
Padahal, lanjutnya, undangan seperti itu biasa saja dan lazim diterima wartawan sejak pemerintahan manapun.
"Pengundang memang menyediakan fasilitas tiket dan hotel untuk wartawan. Fasilitas itu tidak lantas diartikan dapat mengkoptasi wartawan. Wartawan juga tahu undangan kementerian bukan biaya pribadi menteri tapi biaya negara dari uang rakyat, karenanya wartawan tentu hanya mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyat," jelasnya.
Rapat itu diikuti Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo dan anggota Rossiana Silalahi, Rajapane dan Nasihin Masha. Rapat khusus membahas kasus undangan yang ramai dibahas di media sosial.
Anggota DK-PWI Karni Ilyas berhalangan hadir. Namun, menyetujui dan mendukung apapun keputusan rapat.
Adapun Rosianna Silalahi, pemimpin redaksi Kompas TV yang namanya tercantum dalam undangan perjalanan itu mendapat kesempatan berbicara sekaligus untuk mengklarifikasi insinuasi yang mengaitkan namanya.
Rossi mengakui beberapa kali mengikuti perjalanan Menteri Susi ke luar negeri dan anggaran yang tertera itu memang dipakai oleh pihak pengundang untuk membayar akomodasi hotel dan transportasi pesawat selama perjalanan.
Bagi DK PWI Pusat, kegiatan perjalanan jurnalistik seperti itu lazim dilakukan. Terpenting, kemudian media tetap kritis dan menjaga independensinya dalam menulis berita, laporan maupun ulasan.
Pihaknya menduga ada pihak pihak tertentu yang merasa dirugikan atas tulisan laporan majalah Tempo yang menyoroti ekspor benih lobster yang dilakukan Menteri KKP Edhy Prabowo belakangan ini.
Mereka kemudian berusaha memojokkan wartawan dan pemimpin redaksi dengan data insinuatif tersebut.
Pertemuan Dewan Kehormatan menyatakan tiga hal pokok yakni pertama, tidak ada pelanggaran kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan dalam kegiatan kunjungan jurnalistik wartawan bersaman Menteri KKP Susi Pudjiastuti ke luar negeri.
Kedua, mendesak KKP segera memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai beredarnya daftar tersebut agar masyarakat mengetahui secara transparan kegiatan jurnalistik yang dilakukan.
Ketiga, meminta media dan pers agar terus mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai merugikan, menyimpang dan kemungkinan hanya menguntungkan pihak pihak tertentu.
"Jangan sampai ribut ribut soal insinuasi daftar pemred malah mengalihkan perhatian dari masalah yang sesungguhnya terkait kebijakan Kementerian KKP," tandas Ilham Bintang.
