Berita

Lemhasar/Net

Nusantara

Lemhasar Dan Appsindo Siap Sukseskan Program Lumbung Pangan

SENIN, 13 JULI 2020 | 09:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Terkait adanya kebijakan kolosal pemerintah meresmikan "lumbung pangan" di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, maka Lembaga Ketahanan dan Pengembangan Pasar (Lemhasar) menyatakan siap mendukung jalur pemasaran hasil pertanian itu melalui jaringan k.l 14.000 pedagang pasar tradisionil di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo).

Ketua Umum Appsindo Hasan Basri menyatakan kesiapan anggotanya berperan aktif. Atas nama anggota Appsindo, Hasan Basri menyambut gembira keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai "leading sector" program pumbung pangan Indonesia yang ditempatkan di Kalimantan Tengah.

Dan Lemhasar, sebagai lembaga pengkajian yang bertugas mengkaji segenap potensi pedagang pasar agar selalu dapat menyesuaikan diri menjadi bagian tak terpisahkan di dalam dinamika perkonomian nasional.


"Sebagai ujung tombak terdepan perputaran ekonomi bangsa, peran aktif pedagang pasar menjadi mutlak adanya," kata Presiden Lemhasar, Zainal Bintang menjawab pertanyaan media, Senin (13/7).

Saat ini, Lemhasar sedang berkordinasi dengan jaringan pelaksana tehnis dari KPN (Korporasi Petani dan Nelayan) yang akan menjadi pelaksana lapangan program food estate pemerintah. Untuk kepentingan peyebaran distribusi hasil panen secara real time, telah terbentuk 350 KPN di seluruh Indonesia.

Pembentukan 350 jaringan KPN itu didasari Perpres (Peraturan Presiden) No. 18/2020 yang dikeluarkan bulan Februari yang lalu, sebagai wadah berkegiatan bisnis petani dan nelayan.

Melalui jaringan 350 KPN itulah, tugas plaksanaan pengumpulan hasil petani dan nelayan di pusat-pusat produksi (hulu). Lalu mendistribusikannya ke hilir sampai ke pasar-pasar melalui anggota Appsindo agar mudah terjangkau konsumen (end user).

Presiden Jokowi telah memberi tugas kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai leading sector pengembangan food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

Hal itu diumumkan Jokowi, Kamis (9/7) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Lumbung padi yang dibangun tahun ini di atas lahan seluas 30 ribu hektar. Dan akan ditambah lagi 148.000 Ha hingga dua tahun kemudian sampai ke Kapuas.

Dalam program ini, Menhan tentu saja didukung Menteri Pertanian dan Menteri PUPR, dengan harapan di daerah ada dukungan dari Gubernur dan Bupati.

Lahan food estate ini akan memasok kebutuhan pangan beras dan lainnya agar ketahanan pangan Indonesia tetap terjaga. Apalagi FAO sempat memperingati banyak negara di dunia soal ancaman krisis pangan.

"Kita harapkan dengan cadangan strategis pangan kita ini betul-betul bisa kita atur kalau memang dalam negeri kekurangan, akan di-supplay dari sini, entah itu bisa padi bisa singkong, jagung, atau bisa cabai," katanya.

Food estate ini targetnya tak hanya memasok kebutuhan dalam negeri tapi bisa untuk keperluan ekspor.

"Semuanya akan di-manage dengan manajemen yang ada, dan kalau sisa itulah yan akan kita ekspor ke negara lain," kata Jokowi.

Sebelum Kabupaten Pulang Pisau, lokasi yang pertama ditinjau Presiden untuk menjadi daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa tersebut terletak di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara tampak menerima pemaparan yang dipandu oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk kemudian meninjau lahan-lahan yang akan menjadi lumbung pangan nasional di daerah tersebut.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

UPDATE

OTT Tak Berarti Apa-apa Jika KPK Tak Bernyali Usut Jokowi

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:17

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00

Jokowi Tak Pernah Berniat Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:51

Integrasi Transportasi Dikebut Menuju Jakarta Bebas Macet

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:25

Lebih Dekat pada Dugaan Palsu daripada Asli

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:18

PSI Diperkirakan Bertahan Jadi Partai Gurem

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10

Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:24

Pertemuan Kapolri dan Presiden Tak Bahas Reshuffle

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:21

Amien Rais Tantang Prabowo Copot Kapolri Listyo

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:10

PDIP Rawat Warisan Ideologis Fatmawati

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:07

Selengkapnya