Berita

Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman/Net

Politik

Plin-plan Soal New Normal Bukti Pemerintah Memang Tidak Paham Situasi

MINGGU, 12 JULI 2020 | 07:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Permintaan Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah untuk tidak memaksakan penerapan new normal dinilai sebagai bukti pemerintah memang tidak paham situasi.

Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman yang mengaku kebingungan dengan sikap Jokowi itu menilai bahwa pemerintah terlihat plin-plan karena tidak mengerti apa yang sedang dihadapi.

"Bukankah presiden sebelumnya meminta kita semua untuk bersiap hidup berdampingan bersama Covid-19, bersiap untuk menjalani kehidupan new normal supaya ekonomi kembali bergerak?" tanyanya kepada Kantor Berita RMOL Jakarta, Minggu (12/7).


"Ini semua membuktikan bahwa pemerintah memang tidak siap dengan skenario dan mitigasi menghadapi pandemik Covid-19," sambung mantan ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI itu.

Menurutnya, grafik lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa wilayah terjadi lantaran pelaksanaan PSBB cenderung berjalan dengan tidak disiplin. Hal itu menyebabkan transmisi tidak terhenti dan justru terus mengalami peningkatan signifikan.

Dirinya pun mengaku sudah mengingatkan agar pemerintah jangan selalu mendengarkan masukan para ekonom dan pebisnis. Dalam keadaan pandemik seperti ini, masukan dari para ilmuwan dan ahli penyakit menular jauh lebih penting

"Lebih baik kita memprioritaskan kemanusiaan daripada mengejar angka-angka ekonomi. Toh peningkatan ekonomi sulit tercapai jika makin banyak masyarakat yang sakit dan terinfeksi Covid-19," tutupnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya