Dapat Informasi, Humprey Djemat Dengar Ada Mahar Rp 500 M Untuk Jadi Menteri

Menyoal masalah reformasi partai politik tidak terlepas dari peran serta aktor politik, partai, dan praktik politik itu sendiri ke arah cita-cita perjuangan partai politik.

Meskipun jika mengacu pada kondisi partai politik dewasa ini, ujung-ujungnya yang terjadi adalah penyimpangan orientasi politik.

Tokoh politik senior, Humprey Djemat saat memberikan sharing terkait "Reformasi Partai Politik" dalam acara Vox Point Indonesia mengungkap adanya praktik kotor dalam proses politik. Dalam hal ini mengenai adanya mahar politik pemilihan menteri.

"Pernah saya lontarkan mengenai masalah yang berkaitan dengan calon menteri diminta untuk semacam mahar Rp 500 miliar ya, calon menteri itu di luar partai," ungkapnya, Sabtu (11/7).

Humprey menegaskan bahwa pernyataannya tersebut bukan isapan jempol belaka. Sebab, ia mendapatkan informasi tersebut dari salah seorang kerabat yang pernah ditawari 'tiket' Rp 500 miliar untuk jadi menteri.

"Apa yang saya kemukakan itu adalah nyata, bukan ilusi atau fiksi. Karena memang yang mengutarakan, yang menyampaikan itu adalah teman saya, tapi dia tolak," tuturnya.

Kata Humprey, hal semacam ini menjadi contoh realitas yang terjadi di dunia perpolitikan Tanah Air. Contoh tersebut, masih pada level orang nonparpol.

"Kita bisa bayangkan, bagaimana yang terjadi di internal partai itu sendiri?" kata dia.

Lebih lanjut, Humprey menyatakan realitas transaksi money politic ini sudah sangat terang-benderang. Hal itu terjadi tidak hanya di level eksekutif.

"Untuk yang berkaitan dengan legislatif maupun juga Pilkada begitu. Terlalu banyak contoh-contoh yang bisa kita sampaikan sehingga ini sudah menjadi hal yang nyata, data atau menjadi pengetahuan bersama," demikian Humprey.