Berita

akil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno/Ist

Politik

Sandiaga Peringatkan Pemerintah, Bonus Demografi Bisa Jadi Bencana

SABTU, 11 JULI 2020 | 19:09 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi usia produktif 15-64 tahun lebih besar dibanding usia tidak produktif.

Dari data Bappenas, jumlah penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Namun demikian, hal ini akan menjadi bencana bila tidak dibarengi dengan langkah antisipasi dari pemerintah. Salah satu yang bisa dipersiapkan adalah investasi di dunia pendidikan.


“Bonus demografi itu akan berubah menjadi bencana demografi kalau kita enggak bisa ubah bahwa mayoritas anak usia 7 tahun ini cuma dapat pendidikan 12 tahun ke depan,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, Sabtu (11/7).

Mantan Wagub DKI Jakarta ini berharap, pemerintah benar-benar memikirkan kelangsungan anak-anak sehingga bonus demografi menjadi peluang dan terwujudnya cita-cita Indonesia emas 2045.

“Mereka harus dapat kesempatan pendidikannya minimal sampai S1 (sarjana) selesai, dan sebagian S2 (magister) dan akhirnya S3 (doktor). Jadi bonus demografi itu bisa jadi bencana kalau kita enggak invest di pendidikan," urai Sandiaga.

Di sisi lain, saat ini ia menyebut porsi tenaga kerja lulusan pendidikan menengah ke atas masih minim. Hal itu karena keterampilan dan skill set mereka yang sangat terbatas. Dengan adanya investasi di dunia pendidikan, anak-anak akan memiliki kesempatan kerja yang berkulitas.

“Jadi ini perlu kita tingkatkan sehingga di 2045 di Indonesia Emas mereka punya kesempatan untuk mendapatkan lapangan kerja baru dan berkualitas sesuai revolusi industri 4.0,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya