Berita

akil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno/Ist

Politik

Sandiaga Peringatkan Pemerintah, Bonus Demografi Bisa Jadi Bencana

SABTU, 11 JULI 2020 | 19:09 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi usia produktif 15-64 tahun lebih besar dibanding usia tidak produktif.

Dari data Bappenas, jumlah penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Namun demikian, hal ini akan menjadi bencana bila tidak dibarengi dengan langkah antisipasi dari pemerintah. Salah satu yang bisa dipersiapkan adalah investasi di dunia pendidikan.


“Bonus demografi itu akan berubah menjadi bencana demografi kalau kita enggak bisa ubah bahwa mayoritas anak usia 7 tahun ini cuma dapat pendidikan 12 tahun ke depan,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, Sabtu (11/7).

Mantan Wagub DKI Jakarta ini berharap, pemerintah benar-benar memikirkan kelangsungan anak-anak sehingga bonus demografi menjadi peluang dan terwujudnya cita-cita Indonesia emas 2045.

“Mereka harus dapat kesempatan pendidikannya minimal sampai S1 (sarjana) selesai, dan sebagian S2 (magister) dan akhirnya S3 (doktor). Jadi bonus demografi itu bisa jadi bencana kalau kita enggak invest di pendidikan," urai Sandiaga.

Di sisi lain, saat ini ia menyebut porsi tenaga kerja lulusan pendidikan menengah ke atas masih minim. Hal itu karena keterampilan dan skill set mereka yang sangat terbatas. Dengan adanya investasi di dunia pendidikan, anak-anak akan memiliki kesempatan kerja yang berkulitas.

“Jadi ini perlu kita tingkatkan sehingga di 2045 di Indonesia Emas mereka punya kesempatan untuk mendapatkan lapangan kerja baru dan berkualitas sesuai revolusi industri 4.0,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya