Berita

Bin Firman Tresnadi/Net

Politik

Survei IDM: 59,2 Persen Responden Puas Dengan Penanganan Covid-19

SABTU, 11 JULI 2020 | 16:45 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Mayoritas masyarakat merasa puas dengan penanganan pandemi Covid-19 serta upaya penyelamatan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah.

Setidaknya, demikian hasil survei pendapat publik yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM) baru-baru ini.

Survei tersebut memotret pendapat publik terkait dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat baik para pekerja disektor formal, informal, pelaku UMKM, pedagang kaki Lima, pedagang pasar tradisional dan sopir angkot.


“Masyarakat yang puas terhadap penanganan virus corona dan program-program penyelamatan perekonomian masyarakat oleh Presiden Jokowi sebesar 59,2 persen,” kata Direktur Eksekutive IDM, Bin Firman Tresnadi dalam keterangannya, Sabtu (11/7).

Rinciannya, 51,8 persen responden menyatakan puas sedangkan 7,4 persen lainnya menyatakan puas sekali. “40,8 persen responden yang menyatakan tidak puas,” ujar Bin Firman.

Sebanyak 28,7 persen responden yang puas itu beralasan, penanganan PSBB dan dampak perekonomian masyrakat akibat PSBB sudah cukup baik. Pemerintah dinilai mampu mengurangi dampak menurunnya perekonomian keluarga masyarakat.

“Jokowi mementingkan rakyat banyak (7, 6 persen), Bantuan penyaluran program KUR untuk insentif UMKM dan untuk usaha masyarakat yang sudah berjalan baik 22,9 persen,” tambah Bin Firman.

Adapun, responden yang menyatakan tidak puas, punya beberapa alasan. Utamanya, kebijakan yang tidak konsisten (9,6 persen). pemerintah lambat mendistribusikan bantuan sosial (13,9 persen), data penerima bantuan tidak akurat (12,1 persen), dan penanganan secara umum lambat (5,2 persen).

Bin Firman menerangkan, survei pendapat publik ini digelar 18 Juni hingga 30 Juni 2020 terhadap 2626 orang responden. Mereka berasal dari 14 provinsi di Indonedia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten,Jogyakarta Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, NTB Bali,Sumatera Selatan, Lampung, Riau dan Sulawesi Utara.

Jumlah Responden yang tersebar di 14 provinsi secara proposional sebanyak 2626 orang. Pengambilan sample dengan menggunakan metode multistage random sampling. Responden diwawancara via telepon seluler dengan kuesioner.

“Margin of error berkisar pada +/- 1,92 persen dengan Tingkat Kepercayaan Survei 95 %,” tandas Bin Firman.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya