Presiden Joko Widodo diingatkan agar tidak terkesan 'lepas tangan' lantas menyalahkan pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan Covid-19 di tanah air.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon dalam cuitan akun Twitter pribadinya beberapa saat lalu, Sabtu (11/7).
"Izin mengingatkan saja Pak. Jangan ada "kesan" seakan penanganan Covid-19 ini jadi kesalahan/keteledoran Pemda," kata Jansen Sitindaon.
Dia mengurai, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) 12/2020 tentang penetapan bencana non alam Covid-19 pada poin ketiga disebutkan "gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat".
"Di point 3 Keppres 12/2020 yang bapak keluarkan: "gubernur/bupati/walikota harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat"," tegasnya.
"Jadi, sesuai Keppres kebijakan ini mengalir dari atas Pak," demikian Jansen Sitindaon.
Sekadar informasi, pernyataan Jansen Sitindaon ini merespon tweet Presiden Jokowi yang mengingatkan sejumlah kepala daerah untuk berhati-hati menerapkan adaptasi tatanan baru.
"Penambahan kasus positif Covid-19 secara nasional kemarin tercatat 2.657 kasus. Ini lampu merah buat kita. Dalam kunjungan ke Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Kalteng, saya mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati menerapkan adaptasi tatanan kehidupan baru," kata Jokowi dalam cuitan akun Twitter pribadinya.
