Sri Mulyani dan Erick Thohir/Net
Kelompok relawan Jokowi-Maruf yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) mendesak Ombudsman RI untuk menindaklanjuti laporan mereka atas dugaan maladministrasi dan dugaan KKN yang dilakukan dua menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.
Dua menteri yang dilaporkan itu adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.
"Kami menunggu Ombudsman bagaimana tindaklanjutnya, yang jelas kami mendesak Ombudsman agar segera ditindaklanjuti, bila perlu libatkan kelompok-kelompok masyarakat agar dukungannya lebih kuat, karena Ombudsman sendiri tanpa ada dukungan masyarakat tidak akan kuat," kata Ketua Baranusa, Adi Kurniawan kepada wartawan, di Gedung Ombudsman, Jakarta, Jumat (10/7).
Relawan Jokowi-Maruf melihat adanya tata kelola di BUMN yang berpotensi korupsi karena adanya bagi-bagi jabatan.
"BUMN ini kan kita anggap benteng pertahanan ekonomi negara. Jadi sangat bahaya sekali jika tidak dikelola dengan baik, apalagi seolah-olah ini kok malah terjadi seperti bagi-bagi kue, bagi-bagi jabatan gitu yang berpotensi korupsilah menurut kami. Karena rangkap jabatan ini kan berpotensi berpenghasilan ganda," tutur Adi.
Dia menambahkan, laporannya tersebut dilakukan karena kelompok relawan menolak adanya rangkap jabatan, dan dimasukkannya TNI-Polri aktif di jajaran komisaris BUMN.
"Itu salah satunya. Ada Pak Fadjroel Rachman, jurubicara Presiden yang juga merangkap sebagai Komisaris PT Waskita Karya. Yang kedua adalah adik ipar dari Menteri Keuangan dan juga kakak kandung dari Menteri Keuangan, dan ada sejumlah nama juga yang kami laporkan. Tapi tidak seperti apa yang dirilis oleh Ombudsman yang 300-an lebih," demikian Adi Kurniawan.
