Berita

Bupati Pati, Haryanto, meminta para seniman untuk bersabar hingga kasus Covid-19 mulai mereda/RMOLJateng

Nusantara

Seniman Minta Pelonggaran, Pemkab Pati Tetap Tegas Belum Beri Izin Pementasan

JUMAT, 10 JULI 2020 | 11:30 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keinginan para seniman di Kabupaten Pati untuk bisa segera kembali mentas demi mendapat pemasukan yang menurun akibat pandemik Covid-19 tak bisa terwujud pada saat ini.

Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan, para seniman belum diizinkan melakukan pentas yang berpotensi menimbulkan kerumuman, sampai situasi Covid-19 mereda. Hal ini diungkapkan Bupati Pati Haryanto, Jumat (10/7).

"Jika situasi sudah aman pasti pagelaran pentas seni akan kembali kami izinkan. Tapi sekarang belum," katanya, dilansir Kantor Berita RMOLJateng.


Pernyataan ini ditegaskan Pemkab untuk merespons aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan seniman Pati pada Kamis kemarin (9/7). Para seniman Pati meminta kelonggaran penyelenggaraan pentas panggung di wilayah Pati yang berzona hijau.

Bupati juga meyakinkan bahwa keputusan ini terpaksa ia ambil demi kebaikan seluruh warga masyarakat Kabupaten Pati. Termasuk demi kebaikan para seniman Pati itu sendiri.

"Tidak perlu didemo pun kalau situasi sudah kondusif, dan sebaran Corona di Pati dan daerah-daerah sekitarnya menurun, pasti akan kami izinkan. Jadi mohon bersabar demi kebaikan bersama," pintanya.

Apalagi, menurut Haryanto, dari hasil rapid test acak terhadap 20 seniman Pati yang unjuk rasa kemarin, ada dua orang yang reaktif.

"Setelah 20 peserta demo kami rapid ternyata ada dua yang reaktif. Satu seniman yang reaktif berasal dari Tayu dan satunya lagi dari Juwana," terangnya.

Kedua seniman Pati ini, kini sudah dikarantina di Hotel Kencana untuk kemudian dilakukan swab test. Hal itu pula yang kemudian menjadikan Bupati semakin tegas untuk menunda izin pertunjukan seni di masa pandemik, yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

"Baru di-rapid secara acak 20 orang saja, sudah ada dua orang yang reaktif, bayangkan kalau ada hiburan panggung terbuka. Kami khawatir justru akan muncul klaster-klaster baru," tandas Haryanto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya