Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena/Net

Politik

Secapa TNI AD Jadi Klaster Baru Covid-19, Komisi IX DPR Minta Protokol Dibuat Lebih Detail

JUMAT, 10 JULI 2020 | 11:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kemunculan klaster baru dengan 1.262 kasus positif Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) Bandung, Jawa Barat, mendapat sorotan berbagai pihak.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, berharap pemberlakuan protokol kesehatan harus betul-betul dilakukan secara ketat. Termasuk, di sekolah-sekolah seperti pesantren, seminari, dan sejenisnya. Sebab, penularan Covid-19 sangat cepat.

"Pemberlakuan protokol kesehatan di sekolah atau pelatihan berasrama seperti pesantren, seminari, atau secapa TNI AD yang sekarang menjadi klaster terbesar harus dilakukan ketat dan disiplin. Potensi penularan satu komunitas sekaligus sangat mungkin terjadi jika salah satu anggota komunitas terkena Covid-19," kata Melkiades Laka Lena dalam keterangannya, Jumat (10/7).


Menurut politikus Golkar ini, lingkungan tertutup dengan interaksi rutin setiap hari seperti sekolah-sekolah tersebut mesti dapat perhatian lebih serius dan ketat dalam penerapan protokol kesehatannya.

"Semua anggota peserta didik dan pendidik, selama 24 jam sehari selama berminggu minggu atau berbulan-bulan, perlu diantisipasi dengan ekstra ketat," tegasnya.

"Protokol kesehatan harus dibuat lebih detail, jelas, dan konkret. Juga harus diberlakukan jauh lebih ketat dan disiplin," imbuhnya.

Seperti jaga jarak, cuci tangan gunakan sabun, menggunakan masker harus menjadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Selain itu, pengecekan secara acak dan berkala melalui rapid test atau PCR/TCM rutin dilakukan secara periodik.

"Kami usulkan untuk semua sekolah atau komunitas berasrama secara rutin, seminggu atau dua minggu, dilakukan pengecekan oleh pengelola atau pendidik dibantu oleh Pemda atau gugus tugas sehingga pelajaran kasus secapa TNI AD bisa dihindari di waktu mendatang," ucapnya.

"Pemberlakuan protokol kesehatan juga harus dilakukan dan diawasi lebih ketat oleh pendidik atau pengelola yang disupervisi aparat Pemda dan gugus tugas," demikian Melkiades Laka Lena.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya