Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena/Net

Politik

Secapa TNI AD Jadi Klaster Baru Covid-19, Komisi IX DPR Minta Protokol Dibuat Lebih Detail

JUMAT, 10 JULI 2020 | 11:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kemunculan klaster baru dengan 1.262 kasus positif Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) Bandung, Jawa Barat, mendapat sorotan berbagai pihak.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, berharap pemberlakuan protokol kesehatan harus betul-betul dilakukan secara ketat. Termasuk, di sekolah-sekolah seperti pesantren, seminari, dan sejenisnya. Sebab, penularan Covid-19 sangat cepat.

"Pemberlakuan protokol kesehatan di sekolah atau pelatihan berasrama seperti pesantren, seminari, atau secapa TNI AD yang sekarang menjadi klaster terbesar harus dilakukan ketat dan disiplin. Potensi penularan satu komunitas sekaligus sangat mungkin terjadi jika salah satu anggota komunitas terkena Covid-19," kata Melkiades Laka Lena dalam keterangannya, Jumat (10/7).

Menurut politikus Golkar ini, lingkungan tertutup dengan interaksi rutin setiap hari seperti sekolah-sekolah tersebut mesti dapat perhatian lebih serius dan ketat dalam penerapan protokol kesehatannya.

"Semua anggota peserta didik dan pendidik, selama 24 jam sehari selama berminggu minggu atau berbulan-bulan, perlu diantisipasi dengan ekstra ketat," tegasnya.

"Protokol kesehatan harus dibuat lebih detail, jelas, dan konkret. Juga harus diberlakukan jauh lebih ketat dan disiplin," imbuhnya.

Seperti jaga jarak, cuci tangan gunakan sabun, menggunakan masker harus menjadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Selain itu, pengecekan secara acak dan berkala melalui rapid test atau PCR/TCM rutin dilakukan secara periodik.

"Kami usulkan untuk semua sekolah atau komunitas berasrama secara rutin, seminggu atau dua minggu, dilakukan pengecekan oleh pengelola atau pendidik dibantu oleh Pemda atau gugus tugas sehingga pelajaran kasus secapa TNI AD bisa dihindari di waktu mendatang," ucapnya.

"Pemberlakuan protokol kesehatan juga harus dilakukan dan diawasi lebih ketat oleh pendidik atau pengelola yang disupervisi aparat Pemda dan gugus tugas," demikian Melkiades Laka Lena.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

SPS Aceh Dinobatkan sebagai SPS Provinsi Terbaik 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:53

Hari Ini Nasdem Muara Enim Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:36

Prof Sugianto Janjikan Netralitas ASN pada Pilkada 2024 kalau Ditunjuk jadi Pj Bupati

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:14

Teriakan "Ijeck Gubernur" Menggema di Syukuran Kosgoro 1957 Sumut

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:58

Dihiasi 2 Penalti, Bayern Vs Madrid Berakhir 2-2

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:46

Dai Kondang Ustaz Das'ad Latif Masuk Daftar Kandidat Nasdem untuk Pilwalkot Makassar

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:22

Jelang Pilkada, Pj Gubernur Jabar Minta Seluruh ASN Jaga Netralitas

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:58

Ekonomi Pakistan Semakin Buruk

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:37

Kader PKB Daftar sebagai Bacabup Aceh Besar lewat Demokrat

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:29

Ngaku Punya Program Palembang Bebas Banjir, Firmansyah Hadi Daftar di PDIP

Rabu, 01 Mei 2024 | 02:31

Selengkapnya