Berita

Kandidat presiden yang demokratis, mantan Wakil Presiden AS Joe Biden tiba untuk kampanye kickoff kampanye, 18 Mei 2019 di Philadelphia/Net

Dunia

Joe Biden Akan Membalik Prioritas Amerika, Janjikan 700 Miliar Dolar AS Untuk Manufaktur Dan Penelitian

JUMAT, 10 JULI 2020 | 10:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden menjanjikan akan membangkitkan kembali ekonomi dari resesi akibat dampak pandemi Covid-19. Ia menjanjikan alokasi anggaran sebesar 700 miliar dolar AS atau sekitar Rp 10.000 triliun untuk industri manufaktur dan teknologi AS, jika dia terpilih nanti.

Nilai itu adalah perincian untuk manufaktur selama empat tahun ke depan sebesar 400 miliar dolar AS  dan untuk penelitian dan pengembangan teknologi sebesar 300 miliar dolar AS. Tujuan alokasi dana sebesar itu untuk menciptakan 5 juta pekerjaan, menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang hilang akibat wabah virus corona, dikutip dari USA Today

Rencana manufaktur adalah bagian dari agenda ekonomi yang lebih luas yang disebut "Build Back Better," yang akan terus dijelaskan Biden dalam beberapa minggu mendatang dan berkaitan dengan infrastruktur dan energi bersih, pemberian perawatan dan tenaga kerja, serta ekuitas rasial.


Presiden juga berjanji akan memperkuat daya tawar buruh dan mencabut program Partai Republik yang memberikan keringanan pajak untuk perusahaan AS yang memindahkan tenaga kerja ke luar negeri.

"Semua orang akan setuju dengan kesepakatan kali ini, ketika kita membangun kembali kelas menengah," kata Biden setelah berkeliling McGregor Industries, yang membuat dan memasang komponen logam untuk bangunan, di Dunmore, Pennsylvania, dikutip dari USA Today, Kamis (9/7).

"Ketika pemerintah federal menghabiskan uang pembayar pajak , kita harus menggunakannya untuk membeli produk Amerika dan mendukung pekerjaan Amerika," katanya.

Keberpihakan Biden kepada buruh dan sektor manufaktur dirancang untuk menggaet kembali suara kelas pekerja yang empat tahun lalu mendukung Presiden Donald Trump.

Biden juga akan menyiapkan rencana pembangunan energi untuk memerangi krisis perubahan iklim, dan kebijakan caring economy, di mana biaya perawatan anak dan lansia akan dibuat lebih terjangkau. Kebijakan Biden juga akan diarahkan untuk pemulihan ekonomi secepatnya akibat resesi dari pandemi Covid-19. Terkait isu rasial, Biden akan memperbaiki kesenjangan sistemik yang terjadi karena diskriminasi warna kulit.

Biden juga mengkritik kebijakan tarif yang mengisolasi AS, kebijakan pajak yang memperkaya perusahaan multinasional, dan tenaga kerja asing yang meningkat di masa kepemimpinan Trump.

Biden mengatakan pemerintahan Trump menggandakan tingkat kontrak federal lepas pantai selama 18 bulan pertama. Sebagai contoh, ia mengutip Departemen Pertahanan menghabiskan 3 miliar dolar AS pada kontrak konstruksi asing selama 2018 dengan mengorbankan perusahaan baja Amerika dan hampir 300 juta dolar AS pada mesin dan kendaraan asing daripada membelinya dari perusahaan domestik.

"Sudah waktunya untuk membalik prioritas di negara ini," kata Biden.

Kubu Republikan menyerang Biden dengan menyebut mantan Wakil Presiden AS di masa Barack Obama itu sebagai alat politik sayap kiri, dan turut berpartisipasi dalam kebijakan perdagangan yang merugikan buruh AS. Biden juga dianggap lemah terhadap Tiongkok.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya