Upaya pemerintah memberikan bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai tepat sebagai pintu untuk pemulihan ekonomi nasional.
Hal ini disampaikan oleh pegiat UMKM Intan Selni Permata Putri yang menilai langkah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk kembali menghidupkan UMKM melalui berbagai kebijakan dan stimulus sebagai langkah tepat.
"Hampir di semua negara saat terjadi krisis mengutamakan para pelaku usaha mikro agar tetap berjalan. Saat krisis Indonesia tahun 1998 pun UMKM berperan sangat penting dalam menghidupkan perekonomian saat itu," ujar Intan Selni dalam keterangannya, Kamis (9/7).
"Jadi, langkah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menurut saya tepat dan memang sudah seharusnya dilakukan," imbuhnya.
Dia pun berharap dengan bantuan dari pemerintah seperti stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan modal kerja bisa menjalankan sektor riil dan kembali menyerap lapangan pekerjaan.
"Ada dua aspek yang sangat penting di dalam menghidupkan kembali ekonomi masyarakat. Pertama adalah meningkatkan supply and demand. Kedua, meningkatkan daya beli masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan. UMKM ini sangat berperan dalam hal penyerapan tenaga kerja," jelasnya.
Senada dengan Intan Selni, pengamat ekonomi Gigih Prihantono menilai, UMKM menjadi kunci keberhasilan pemerintah untuk memulihkan ekonomi saat pendemi dan pasca pandemi Covid-19.
Menurutnya, sektor riil dan ekonomi kerakyatan harus benar-benar hidup terlebih dahulu sebelum sektor ekonomi lain.
"Langkah pemerintah yang memberikan stimulus berupa insentif pajak, subsidi angsuran, bantuan modal kerja, dan bantuan lain untuk UMKM sudah tepat karena yang perlu dihidupkan terlebih dahulu adalah sektor ekonomi yang langsung bersentuhan dengan rakyat kecil," katanya.
Meskipun demikian, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menilai bantuan yang diberikan pemerintah harus tepat sasaran dan merata.
"Kunci menghidupkan kembali sektor riil, terutama UMKM adalah kemerataan pemberian bantuan. Jangan sampai ada diskriminasi pemberian bantuan, sehingga UMKM yang sebenarnya sangat butuh bantuan malah tidak mendapatkannya," urainya.
Dia pun menyarankan agar pemerintah tidak pasif dalam memberikan bantuan dengan cara menyosialisasikannya informasi bantuan dan stimulis hingga ke pelosok, sehingga UMKM di pedalaman juga bisa menerima manfaat.
"Sosialisasi ini sangat penting dan data UMKM yang akan menerima manfaat juga tidak kalah penting. Jadi menurut saya pemerintah harus gencar menginformasikan dan menyosialisasikan stimulus dan bantuan tersebut hingga seluruh pelosok Indonesia," pungkasnya.
